Merdekapos.com, Jakarta– Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menegaskan bahwa dokumen administrasi pendidikan Gibran yang digunakan dalam proses pencalonan masih memiliki kekuatan hukum dan belum pernah dibatalkan oleh lembaga yang berwenang.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyatakan pihaknya menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Menurut KPU, seluruh tahapan pemeriksaan berkas pencalonan Gibran telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu yang berlaku ketika pendaftaran berlangsung.
KPU menjelaskan bahwa penilaian persyaratan pendidikan Gibran menggunakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 serta Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tertanggal 8 Agustus 2019.
Kedua dokumen tersebut menjadi dasar administratif bagi KPU dalam menentukan terpenuhinya persyaratan pendidikan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
KPU berpendapat bahwa dokumen yang diterbitkan instansi berwenang tetap berlaku sepanjang tidak terdapat keputusan hukum yang mencabut atau membatalkannya.
Meskipun permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan tidak dapat diterima, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi memuat sejumlah catatan penting.
Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang menunjukkan Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara sekolah menengah atas sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.
Namun, Mahkamah menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden melalui permohonan yang diajukan.
Putusan tidak dapat diterima didasarkan pada persoalan kedudukan hukum para pemohon serta ketidaktepatan penggunaan mekanisme perselisihan hasil pemilihan umum untuk mempersoalkan status pejabat yang telah dilantik.
Dengan demikian, putusan MK tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Namun, putusan tersebut juga tidak dapat dimaknai sebagai pengesahan terhadap seluruh substansi dokumen pendidikan yang menjadi objek perdebatan.
Perbedaan antara keabsahan administratif dokumen dan pembuktian persyaratan pendidikan secara materiil menjadi persoalan penting yang muncul dari perkara tersebut.
KPU menjelaskan bahwa dokumen penyetaraan pendidikan Gibran sebelumnya juga telah digunakan dalam proses pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta pada 2020.
Ketika digunakan kembali dalam pencalonan Pilpres 2024, dokumen tersebut dinilai masih berlaku dan diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
KPU menerapkan prinsip praduga keabsahan dalam hukum administrasi negara, yakni keputusan pejabat yang berwenang dianggap sah selama belum dibatalkan melalui mekanisme hukum.
Selain itu, KPU menyatakan tidak menemukan kondisi yang menimbulkan keraguan terhadap dokumen tersebut pada saat pemeriksaan pencalonan.
Meski demikian, Mahkamah Konstitusi memberikan penekanan bahwa penyelenggara pemilu tidak cukup hanya mengandalkan keabsahan formal suatu dokumen.
Prinsip kecermatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi menjadi aspek yang harus diperhatikan, khususnya dalam menentukan kelayakan seseorang menduduki jabatan publik tertinggi.
Perkembangan polemik ini menunjukkan bahwa persoalan administrasi pencalonan pejabat negara memiliki konsekuensi lebih luas daripada sekadar kelengkapan dokumen.
Dalam sistem demokrasi, persyaratan pencalonan merupakan instrumen hukum untuk menjamin setiap peserta pemilu memenuhi standar yang ditetapkan undang-undang.
Karena itu, mekanisme verifikasi harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin akurasi informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
Putusan MK dapat menjadi momentum evaluasi bagi KPU untuk memperkuat prosedur verifikasi dokumen pendidikan calon pejabat publik, terutama yang melibatkan sistem pendidikan luar negeri.
Langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya persoalan serupa dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.
Di sisi lain, setiap perdebatan mengenai keabsahan dokumen tetap harus diselesaikan berdasarkan fakta, kewenangan lembaga, dan mekanisme hukum yang berlaku.
Tidak ditemukannya bukti tertentu dalam persidangan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pemalsuan dokumen.
Hingga saat ini, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengubah kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Namun, perhatian publik terhadap perkara ini memperlihatkan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu.
Persoalan yang mengemuka bukan hanya menyangkut dokumen pendidikan seorang pejabat negara, tetapi juga menyentuh kualitas pemeriksaan administratif, efektivitas pengawasan, dan konsistensi penerapan ketentuan hukum.
KPU kini memiliki kesempatan menjadikan pertimbangan MK sebagai landasan pembenahan sistem verifikasi pencalonan agar lebih ketat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, kepastian hukum tidak boleh dipisahkan dari transparansi. Keduanya merupakan fondasi penting dalam menjaga legitimasi pemimpin, kredibilitas penyelenggara pemilu, dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia.
Putusan MK telah memberikan kepastian mengenai hasil perkara yang diajukan. Sementara itu, catatan hukum yang muncul dalam persidangan menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu untuk memastikan polemik serupa tidak kembali terjadi.
Laporan oleh Dipa
