Merdekapos.com, Solo –Dalam sebuah Youtube wawancara bersama Najwa shihab (Mata Najwa) yang berlangsung di kediamannya di Solo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara terbuka tentang beberapa isu krusial yang tengah menjadi sorotan publik, mulai dari kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) hingga rencana politiknya setelah masa jabatannya berakhir,selasa (11/02/2025).
Ketika ditanya mengenai komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN, Jokowi menjawab dengan tegas, “Iya,IKN harus lanjut. Memang ada tantangan, tetapi IKN sudah ada undang-undangnya.” Pernyataan ini mencerminkan keseriusan pemerintah prabowo-gibran dalam menghadapi hambatan yang ada, sekaligus menegaskan bahwa IKN adalah salah satu prioritas utama untuk masa depan Indonesia yang lebih seimbang dan berkelanjutan.
Najwa kemudian menggali lebih dalam mengenai rencana politik Jokowi ke depan, khususnya apakah ia berencana bergabung dengan partai politik setelah masa jabatannya. Jokowi menjawab, “Belum terpikir kesana.” Jawaban ini menunjukkan bahwa mantan Wali Kota Solo ini masih fokus pada tugasnya sebagai presiden, meskipun banyak spekulasi beredar tentang langkah politik selanjutnya.
Najwa melanjutkan dengan pertanyaan tentang kemungkinan mendirikan partai baru. “Partai ideal seperti apa yang Anda bayangkan, Pak Jokowi?” tanyanya. Jokowi menjelaskan, “Partai ideal adalah seperti partai Tbk yang dimiliki semua orang. Saya percaya bahwa kita bisa membentuk partai yang inklusif, di mana semua orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan memiliki suara.”
Dengan visi tersebut, Jokowi menggarisbawahi pentingnya menciptakan sistem politik yang lebih demokratis dan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi pemilik dan penggerak partai politik.
Wawancara ini tidak hanya memberikan wawasan tentang pandangan Jokowi terhadap proyek mega IKN, tetapi juga mencerminkan komitmennya terhadap demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Dengan semangat dan visi yang jelas, Jokowi berharap dapat membawa perubahan positif dalam lanskap politik Tanah Air.
Laporan oleh Dipa
