Merdekapos.com, Jakarta – Gelombang demonstrasi di ibu kota terus berlanjut. Kali ini, giliran Aliansi Perempuan Indonesia (API) yang akan turun ke jalan pada Rabu, 3 September 2025, dengan titik aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Massa dijadwalkan berkumpul mulai pukul 10.00 WIB dengan dress code bernuansa pink dan hitam.
Narahubung API, Mutiara Ika Pratiwi, yang juga menjabat sebagai Ketua Perempuan Mahardhika, menegaskan aksi ini ditujukan untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan praktik kekerasan negara terhadap para demonstran.
“Presiden harus menarik mundur TNI-Polri agar tidak lagi terjadi kekerasan di jalanan,” ujar Ika, Rabu (3/9/2025).
Menurut Ika, aparat keamanan tidak seharusnya menyusup masuk ke kawasan pemukiman maupun kampus dengan dalih menjaga ketertiban. “Kami mengecam tindakan berlebihan aparat, mulai dari masuk ke permukiman hingga menembakkan gas air mata ke area pendidikan, seperti di Unisba dan Unpas,” tegasnya.
Catatan API menunjukkan, sejak aksi pertama pada 25 Agustus 2025 hingga awal September, aparat berulang kali memasuki wilayah warga, termasuk di Petamburan dan Kwitang, Jakarta.
Selain menyoroti kekerasan aparat, aliansi juga menuntut pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban dan demonstran yang ditangkap, bukan malah memberi label makar atau terorisme. “Akar persoalan yang membuat rakyat turun ke jalan adalah kemiskinan dan minimnya lapangan kerja. Itu yang harus dijawab Presiden,” kata Ika.
Aksi ini menjadi bagian dari rangkaian unjuk rasa sejak Agustus lalu. Situasi kian memanas setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus.
Namun, eskalasi di lapangan kerap dimanfaatkan pihak-pihak tak dikenal untuk melakukan aksi vandalisme berupa; pembakaran fasilitas umum, penyerangan markas polisi, hingga penjarahan. Kondisi itu membuat sejumlah kelompok memilih mundur. Salah satunya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memutuskan mundur rencana aksi sepekan penuh dengan alasan situasi tidak kondusif.
Enam Tuntutan Aliansi Perempuan Indonesia
1. Mendesak Presiden Prabowo menghentikan segala bentuk kekerasan negara, termasuk menarik mundur TNI dan Polri.
2. Menuntut Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Agus Subiyanto segera menarik tentara yang dilibatkan bersama kepolisian dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya, serta menuntut kepolisian membebaskan seluruh masyarakat yang ditangkap tanpa syarat.
4. Mendesak Presiden Prabowo menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap rakyat, aktivis, jurnalis, dan pendamping hukum, serta membebaskan seluruh tahanan tanpa syarat.
5. Menuntut Prabowo mengembalikan militer ke barak dan menghentikan segala bentuk keterlibatan TNI dalam urusan sipil.
6. Menjamin sepenuhnya hak konstitusional warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan protes di muka umum tanpa intimidasi maupun kekerasan.
Laporan oleh Dipa
