Merdekapos.com, Pekanbaru– Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali memicu gelombang protes di Provinsi Riau. Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru menggelar demonstrasi di Gedung DPRD Riau, Rabu (21/10/2026), mendesak pemerintah mengambil langkah tegas mengakhiri bencana kabut asap.
Dalam aksinya, mahasiswa menilai penanganan karhutla selama ini belum menyentuh akar persoalan. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kehutanan, termasuk mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Kehutanan.
Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru, Raihan Darma Putra, menyuarakan tuntutan agar pemerintah membuka secara transparan daftar perusahaan yang wilayah konsesinya mengalami kebakaran sepanjang 2026, termasuk luas lahan terdampak dan status penanganan hukumnya.
Mahasiswa juga mendesak aparat penegak hukum mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran. Korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran diminta dijatuhi sanksi sesuai hukum, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha dan tuntutan ganti rugi lingkungan.
Selain penegakan hukum, HMI meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan karhutla di Sumatra, Kalimantan, dan Papua sebagai bencana nasional.
Mereka juga menuntut penguatan sistem pencegahan kebakaran lahan gambut, kepastian anggaran penanggulangan, serta penyediaan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.
Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika massa berupaya memasuki kompleks DPRD Riau dan terjadi saling dorong dengan petugas keamanan. Mahasiswa akhirnya memasuki halaman kantor dewan untuk menyampaikan aspirasi.
Persoalan karhutla kini menjadi ujian bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keselamatan masyarakat sekaligus menegakkan tanggung jawab hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan.
Publik menunggu langkah konkret, bukan sekadar pernyataan dan komitmen. Sebab, pencegahan karhutla harus dilakukan sebelum api meluas dan kabut asap kembali mengancam kesehatan masyarakat.
Laporan oleh Lily
