Merdekapos.com, Jakarta – Permintaan batu bara Indonesia dari dua pasar utama, China dan India mulai menunjukkan sinyal melambat. Meski penurunannya tidak berlangsung secara mendadak, tren ini menjadi perhatian serius bagi masa depan industri batu bara nasional.
Hazel Ilango, peneliti utama sekaligus pemimpin studi transisi energi batu bara Indonesia di Energy Shift Institute (ESI), mengungkapkan bahwa ketergantungan tinggi pada dua negara tersebut dapat menimbulkan risiko besar. Pada tahun 2023, China dan India tercatat menyerap sekitar 63 persen dari total ekspor batu bara Indonesia.
“Ketika sebagian besar pasokan kita tertuju hanya ke dua negara, setiap perubahan permintaan dari mereka akan langsung terasa pada volume ekspor dan penerimaan negara,” ungkap Hazel saat peluncuran laporan bertajuk “Coal in Indonesia: Paradox of Strength and Uncertainty”, Selasa (17/6/2025).
Hazel menambahkan, naik-turunnya permintaan memang merupakan dinamika wajar dalam industri energi. Contohnya, selama empat bulan pertama tahun ini, permintaan dari China dan India sempat melemah namun kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan meski belum sepenuhnya stabil.
Namun ia mengingatkan bahwa di balik fluktuasi jangka pendek tersebut, ada perubahan mendasar yang mulai terbentuk. Berdasarkan riset lembaga EMBER, pertumbuhan kebutuhan listrik di China terus berlanjut, tetapi kontribusi pembangkit batu bara terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut perlahan menurun. Sebaliknya, energi terbarukan seperti surya dan angin mulai mengambil porsi lebih besar.
Situasi serupa mulai terlihat di India, meskipun pergeserannya datang lebih lambat. “Saat ini, sekitar dua pertiga permintaan listrik baru di India masih ditopang oleh batu bara. Namun arah kebijakannya mulai berbelok menuju transisi energi yang lebih bersih,” jelas Hazel.
Jika tren ini terus berlangsung, Indonesia perlu bersiap menghadapi potensi stagnasi bahkan penurunan ekspor batu bara dalam jangka panjang. Diversifikasi pasar dan percepatan transisi energi bisa menjadi solusi strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional ke depan.
Laporan oleh Dipa
