Merdekapos.com, Jakarta – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan temuan mengejutkan terkait beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Berdasarkan laporan yang diterimanya dari tim di lapangan, sekitar 80 persen beras SPHP yang beredar di pasaran diduga telah dicampur atau dioplos menjadi beras premium.
“Laporan dari bawah bersama Satgas Pangan menunjukkan adanya praktik pengoplosan beras SPHP, yang kemudian dijual sebagai beras premium,” ujar Amran dalam konferensi pers Hari Krida Pertanian di Gedung Kementan, Senin (30/6/2025).
Menurutnya, hanya sekitar 20 persen dari beras SPHP yang benar-benar dijual sesuai ketentuan pemerintah. Selebihnya, setelah beras disalurkan ke kios-kios, tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat, sehingga beras subsidi ini mudah disalahgunakan.
Akibat praktik curang ini, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2 triliun dalam setahun. Perhitungan ini berasal dari selisih harga satu juta ton beras yang dioplos dengan keuntungan sekitar Rp 2.000 per kilogram.
Tak hanya itu, Amran juga menyebut telah menyerahkan data ratusan pelaku usaha beras nakal kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Langkah ini diambil setelah tim gabungan dari Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, Kejaksaan, serta Badan Pangan Nasional menemukan praktik curang di berbagai daerah.
Dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras di 13 laboratorium yang tersebar di 10 provinsi, sebanyak 212 merek ditemukan bermasalah. Pelanggaran mencakup mutu yang tidak sesuai dengan standar premium, harga jual di atas harga eceran tertinggi (HET), serta berat kemasan yang tidak sesuai dengan label.
“Temuan ini sangat merugikan masyarakat. Negara tak boleh tunduk pada mafia pangan,” tegas Amran.
Ia pun menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas para pelaku penyimpangan, demi melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas pangan nasional.
Laporan oleh Dipa
