Author: merdeka-pos

Merdekapos.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengumumkan bahwa jadwal pelantikan kepala daerah yang tidak terlibat sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan ditunda dari rencana semula. Pelantikan ini akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK. “Pelantikan pada 6 Februari dibatalkan dan akan dilakukan secepat mungkin dalam pelantikan yang lebih besar,” kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025). Tito menyebut pemerintah akan rapat dengan Komisi II DPR pada Senin (3/2) untuk menentukan jadwal baru. Penundaan ini terjadi karena putusan dismissal dipercepat oleh MK, yang awalnya dijadwalkan pada 11-13 Februari kini menjadi 4-5 Februari. Presiden…

Merdekapos.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghadapi tantangan besar setelah anggarannya dari APBN dipangkas sebesar 80%, atau sekitar Rp 81 triliun. Kini, hanya Rp 30 triliun yang tersisa untuk melanjutkan berbagai proyek pembangunan. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, mengonfirmasi bahwa pemotongan ini tidak memengaruhi belanja pegawai, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Hibah Luar Negeri (HLN), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). “Anggaran yang tidak terpengaruh adalah untuk PHLN, HLN, SBSN, dan pegawai,” jelas Diana usai menghadiri pertemuan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (31/1/2025). Diana mengakui bahwa pemangkasan ini akan berdampak pada beberapa proyek infrastruktur yang…

Merdekapos.com, Jakarta- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) mengungkap penyebab maraknya koperasi bermasalah di Indonesia. Dari 2014 hingga 2019, sebanyak 82.000 koperasi telah dibubarkan oleh Kemenkop. Menteri Koperasi, Budi Aries Setiadi, menyatakan bahwa tawaran bunga simpanan tinggi menjadi salah satu alasan utama. Beberapa koperasi menawarkan bunga hingga 14%, jauh di atas bunga bank yang berkisar 5%. “Saya sudah cek, kenapa banyak yang menyimpan uang di koperasi dengan bunga 14%? Sementara bunga bank normal hanya 5%. Jadi tergiur,” ujar Budi dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025). Budi menjelaskan bahwa koperasi dengan bunga tinggi biasanya hanya beroperasi lancar selama setahun. Setelah…

Merdekapos.com, Jakarta – Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo, mengusulkan ide baru yang tengah dipertimbangkan oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto: Obligasi Perumahan. Ide ini diungkapkan dalam ESG Sustainability Forum 2025 yang diadakan oleh CNBC Indonesia, Jumat (31/1/2025). Hashim, adik dari Presiden Prabowo, menyatakan bahwa obligasi perumahan dapat menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan program pengampunan pajak, atau tax amnesty, yang saat ini menjadi bahan diskusi terkait rencana peluncuran jilid III. “Daripada tax amnesty yang dampaknya masih diragukan, ada ide untuk mengeluarkan obligasi perumahan. Warga Indonesia yang memiliki dana di luar negeri dapat membeli obligasi…

Merdekapos.com, Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengumumkan bahwa mulai 1 Februari 2025 tidak akan ada lagi pengecer Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg. Sebagai gantinya, para pengecer akan diarahkan untuk menjadi pangkalan resmi PT Pertamina (Persero). Kebijakan ini bertujuan untuk menata kembali distribusi LPG agar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Pengecer yang beralih menjadi pangkalan resmi nantinya akan memperoleh nomor induk usaha. “Kita sedang menata kembali agar harga LPG yang diterima masyarakat sesuai dengan batasan yang ditetapkan pemerintah. Pengecer justru akan kita jadikan pangkalan resmi, dengan proses formal untuk mendapatkan nomor…

Merdekapos.com, Serang – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten tengah menyelidiki dugaan penyelewengan dana operasional senilai Rp 39 miliar yang melibatkan Penjabat (Pj) Gubernur Banten. Investigasi ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah indikasi ketidakberesan dalam penggunaan anggaran tersebut. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional pemerintahan. Namun, laporan awal menunjukkan adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukan dan indikasi mark-up dalam beberapa pos anggaran kata Kasi Penkum Kejati Banten Rangga Adekresna, Jumat (31/1/2024) “Kami akan melakukan penyelidikan mendalam terkait penggunaan dana ini untuk memastikan apakah ada unsur pidana korupsi,” ujar seorang pejabat di Kejati Banten. Kasus ini telah menarik perhatian publik…

Merdekapos.com, Pekanbaru –  Untuk menekan angka kemiskinan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus mengupayakan berbagai program. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang akan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop UMKM) Kota Pekanbaru. Tahun ini, Diskop Pekanbaru akan mengadakan pelatihan khusus bagi pelaku UMKM yang tergolong miskin. Sebelum pelatihan dimulai, pihak Diskop akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru untuk memastikan data penerima manfaat sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Kami akan berkoordinasi dengan Dinsos untuk memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran. Harapannya,…

Merdekapos.com, Jakarta- Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menanggapi permintaan untuk memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai bagian dari upaya penurunan emisi karbon dan peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Dalam pernyataannya, Bahlil menekankan bahwa transisi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan bertahap. “Pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi dalam pengurangan penggunaan PLTU. Namun, kita juga harus memastikan bahwa pasokan listrik tetap stabil dan perekonomian tidak terganggu,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Hotel The Westin, Jakarta, (30/01/2025). Dia menjelaskan bahwa saat ini, pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan investasi dalam sektor energi terbarukan, termasuk tenaga surya dan angin. Dengan adanya kebijakan…

Merdekapos.com, Jakarta – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan industri kelapa sawit, pemerintah Indonesia melalui kementrian ATR/BPN melakukan rapat kerja dengan DPR RI, pada hari Kamis, (30/01/2025). Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan perusahaan perkebunan sawit untuk memenuhi kepemilikan plasma rakyat sebesar 30%. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih besar bagi petani lokal dalam ekosistem industri sawit. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyatakan bahwa aturan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sektor sawit yang selama ini didominasi oleh perusahaan besar. “Dengan adanya kewajiban ini, diharapkan masyarakat lokal dapat merasakan manfaat langsung dari hasil perkebunan…

Merdekapos.com, Jakarta -Dalam sebuah pertemuan di Jakarta hari ini, Prabowo Subianto mengungkapkan pandangannya mengenai faktor-faktor penting yang menentukan keberhasilan keamanan sebuah negara. Menurut Prabowo, kondisi dan kinerja tentara serta polisi menjadi cerminan utama dari ketahanan nasional. Prabowo menyoroti bahwa profesionalisme aparat keamanan adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas negara. “Tentara dan polisi harus didukung dengan baik agar dapat menjalankan tugas mereka secara efektif,” ujar Prabowo dalam pidatonya dalam acara Rapim TNI-Polri, di gedung Tribrata, Jakarta, Kamis, (30/01/2025). Ia menegaskan pentingnya dukungan pemerintah dalam memastikan kesejahteraan dan kesiapan mereka. Lebih jauh, Prabowo mengingatkan bahwa tantangan keamanan semakin kompleks, sehingga semua pihak…