Merdekapos.com, Jakarta – Pengalaman DKI Jakarta dalam menangani persoalan sampah kini dijadikan rujukan bagi pengembangan sistem pengelolaan lingkungan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyampaikan bahwa pengelolaan sampah di Jakarta kini mulai dilirik berbagai kalangan, termasuk dunia usaha, karena dianggap memiliki sistem yang cukup solid.
“Pengelolaan sampah kini menjadi sektor yang menarik perhatian banyak pelaku usaha,” ujar Pramono saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov DKI dan PT Bina Karya (Persero) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/6).
Salah satu fokus utama Jakarta adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, yang saat ini menampung sekitar 55 juta ton sampah, dengan volume tambahan harian mencapai 7.700 ton.
Untuk mengatasi penumpukan tersebut, Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan pembangunan empat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS), masing-masing berkapasitas 2.500 ton per hari. Jika seluruh proyek tersebut terealisasi, maka total sampah yang bisa diolah setiap hari mencapai 10.000 ton, sesuai dengan target yang dicanangkan Presiden RI.
“Kalau kapasitasnya 10.000 ton per hari, maka sampah di Bantargebang bisa diatasi dalam 25–30 tahun ke depan,” jelas Pramono.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan IKN, Pemprov DKI menggandeng tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)—PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), dan Perumda Pasar Jaya—serta Dinas Lingkungan Hidup untuk bermitra dengan PT Bina Karya (Persero), badan usaha yang mengelola pengembangan IKN.
Pramono juga meminta jajaran direksi BUMD yang terlibat agar aktif memberikan kontribusi dan dukungan terhadap pengembangan infrastruktur di IKN, terutama dalam aspek pengelolaan lingkungan.
Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan upaya strategis dalam memperkuat sinergi antara Jakarta dan IKN, khususnya dalam pengembangan kompetensi dan studi teknis di berbagai bidang.
“Kerja sama ini mencakup studi pengelolaan sampah, infrastruktur, transportasi, hingga manajemen pasar,” jelasnya.
Syaefuloh juga menambahkan bahwa dalam jangka panjang, Jakarta berpotensi memperluas dukungan terhadap pembangunan IKN, termasuk dalam pengelolaan air bersih, limbah cair, energi, pangan, dan sektor pariwisata.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut baik keterlibatan DKI Jakarta dalam pengelolaan infrastruktur IKN yang akan segera diserahkan oleh Kementerian PUPR kepada pihaknya.
“Pengalaman Jakarta dalam mengelola TPST Bantargebang sangat penting bagi IKN, apalagi TPST di IKN sudah siap digunakan dengan kapasitas awal 7 ton, dan volume sampah diperkirakan akan terus meningkat,” jelas Basuki.
Ia juga menyebut bahwa saat ini proses lelang untuk pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan fasilitas air minum di IKN sedang berjalan, dan berharap dapat belajar langsung dari BUMD-BUMD di Jakarta.
“Kami belajar dari DKI Jakarta soal pengelolaan infrastruktur, sampah, dan air. Semua sistem sudah berjalan baik di sana,” ujar Basuki.
Dengan kolaborasi ini, diharapkan pengembangan IKN bisa meniru praktik-praktik terbaik dari Jakarta, sehingga permasalahan infrastruktur dan lingkungan di ibu kota baru dapat diantisipasi sejak dini.
Laporan oleh dipa
