Merdekapos.com, Magelang –Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengajak para kepala daerah untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ajakan ini disampaikannya dalam acara orientasi kepala daerah yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, pada Senin (24/2/2025) malam.
“Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran jelas dan akurat mengenai kondisi perekonomian nasional maupun di setiap daerah,” ujar Amalia saat menjadi pembicara dalam Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Mengapa Sensus Ekonomi 2026 Penting?
Amalia menekankan bahwa data yang dihasilkan dari sensus ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi peta jalan bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat dan berbasis fakta, bukan sekadar asumsi atau kepentingan politik jangka pendek.
“Seperti halnya dalam dunia medis, memahami data statistik secara menyeluruh memungkinkan kepala daerah untuk mendiagnosis permasalahan ekonomi dengan tepat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya menangani gejala, tetapi juga mengatasi akar permasalahan,” jelasnya.
Misalnya, jika sebuah daerah mengalami kemiskinan yang tinggi, tanpa data yang akurat, solusinya bisa saja hanya sebatas bantuan sosial sementara. Namun, dengan analisis yang lebih mendalam, pemerintah dapat mengidentifikasi faktor utama penyebab kemiskinan, seperti kurangnya lapangan pekerjaan atau akses pendidikan yang terbatas, lalu merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Membedah Data Makro dan Mikro
Lebih lanjut, Amalia menjelaskan bahwa data statistik yang digunakan dalam survei pembangunan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu data makro dan mikro.
- Data Makro digunakan untuk melihat kondisi ekonomi secara luas, mencakup tingkat nasional, provinsi, dan kota. Data ini berguna untuk melihat tren ekonomi, seperti pertumbuhan sektor industri, perdagangan, atau tingkat inflasi.
- Data Mikro, sebaliknya, lebih fokus pada individu atau rumah tangga. Pendekatan ini dikenal dengan istilah by name by address, yang memungkinkan pemerintah menargetkan program pembangunan secara lebih spesifik, seperti bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
“Di akhir tahun lalu, BPS mendapat mandat untuk membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” tambahnya.
DTSEN diharapkan menjadi terobosan besar dalam perencanaan pembangunan, karena dengan basis data yang lebih akurat, kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sensus Ekonomi: Lebih dari Sekadar Angka
Menariknya, Sensus Ekonomi tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga dapat menjadi alat prediksi masa depan. Dengan memahami pola ekonomi di setiap daerah, pemerintah dapat mengantisipasi tantangan di tahun-tahun mendatang, seperti tren otomatisasi pekerjaan, perubahan pola konsumsi masyarakat, atau dampak kebijakan global terhadap ekonomi lokal.
Amalia berharap para kepala daerah tidak hanya sekadar mendukung pelaksanaan sensus ini, tetapi juga aktif menggunakan data yang dihasilkan untuk menciptakan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Data yang baik adalah fondasi dari kebijakan yang baik. Tanpa data, kita seperti berjalan dalam gelap tanpa arah,” pungkasnya.
Dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Indonesia diharapkan tidak hanya memiliki pemetaan ekonomi yang lebih akurat, tetapi juga strategi pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Laporan oleh Ayu
