Merdekapos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyelidiki dugaan korupsi besar di salah satu bank pelat merah, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kasus yang sedang ditangani ini berkaitan dengan pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) senilai Rp 2,1 triliun, yang berlangsung sejak tahun 2020 hingga 2024.
“Betul, saat ini KPK sedang menangani perkara dugaan korupsi dalam pengadaan mesin EDC di BRI dengan nilai proyek sekitar Rp 2,1 triliun,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di kantor KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (30/6/2025).
Sebagai bagian dari proses penyidikan, tim penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi pekan lalu. Dari penggeledahan itu, penyidik mengamankan berbagai dokumen penting dan barang bukti elektronik yang kini tengah dianalisis lebih lanjut.
Menurut Budi, salah satu fokus utama dalam penyidikan ini adalah menelusuri ke mana saja dana proyek tersebut mengalir, serta siapa saja yang berperan dalam proses pengadaan.
“Beberapa catatan keuangan yang ditemukan akan kami telaah untuk mengetahui potensi aliran dana korupsi, termasuk siapa saja yang terlibat secara langsung,” jelasnya.
Tak hanya itu, KPK juga telah memanggil dan memeriksa mantan Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto, pada Kamis (26/6) untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Langkah pencegahan pun diambil KPK dengan mencegah 13 orang bepergian ke luar negeri, demi kelancaran proses hukum.
“Pencegahan ini bagian dari upaya memastikan proses penyidikan berjalan efektif dan tidak terganggu,” tambah Budi.
Ia menegaskan bahwa langkah pemberantasan korupsi di sektor keuangan ini sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui tata kelola yang bersih.
“Penanganan kasus ini tidak hanya soal penegakan hukum, tapi juga bagian dari strategi pencegahan dan perbaikan sistem di sektor keuangan kita,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa proses penggeledahan masih berjalan dan informasi lengkap akan disampaikan setelah tahapan ini rampung.
“Saya harap publik memahami bahwa ini bagian dari proses awal. Nantinya, informasi resmi akan kami sampaikan secara terbuka bersama Deputi Penindakan,” katanya.
KPK sendiri menyebut telah menemukan sejumlah indikasi penyimpangan dalam proyek pengadaan EDC ini, yang menjadi titik awal penyelidikan terhadap dugaan korupsi di tubuh BRI.
Laporan oleh Dipa
