Merdekapos.com, Jakarta – Dua aksi unjuk rasa berlangsung di wilayah Jakarta Pusat pada Senin (22/9/2025). Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sebanyak 5.367 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta disiagakan.
Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan sejak pagi pihaknya telah menggelar Tactical Wall Game (TWG) dan apel pengamanan. “Apel pasukan dilakukan untuk memastikan kesiapan personel gabungan dalam mengawal jalannya aksi unjuk rasa di dua titik di wilayah Jakarta Pusat,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Aksi pertama digelar oleh massa buruh yang tergabung dalam DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan DPP Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Ribuan buruh memusatkan aksi di depan kompleks DPR/MPR RI, Senayan, dengan membawa lima tuntutan utama:
- Mendukung Polri agar menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan terbuka pada aspirasi masyarakat.
- Mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- Menolak kebijakan upah murah.
- Menghapus sistem kerja outsourcing.
- Menegakkan supremasi sipil sebagai pijakan demokrasi.
Selain lima tuntutan resmi tersebut, massa buruh juga menyuarakan isu tambahan. Mereka mendorong kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5–10,5 persen, sekaligus menekankan agar undang-undang ketenagakerjaan nantinya berpihak pada pekerja tanpa muatan omnibus law.
Aksi ini berdampak langsung pada lalu lintas di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta, khususnya di depan Gedung DPR/MPR RI. Hingga siang hari sekitar pukul 12.00 WIB, massa yang datang dari Partai Buruh dan serikat pekerja mulai memadati area depan gedung parlemen. Akibatnya, ruas jalan yang biasanya memiliki empat lajur kendaraan menyempit hanya tersisa satu lajur. Kondisi ini menciptakan bottleneck parah dari arah JCC menuju DPR, sehingga arus lalu lintas tersendat dan mobilitas kendaraan pribadi, angkutan umum, hingga logistik ikut terdampak.
Tol Dalam Kota sempat mengalami kepadatan, namun kemudian kembali lancar dengan kecepatan rata-rata kendaraan sekitar 50 km/jam. Di lapangan, aparat kepolisian bersama petugas perhubungan berjibaku mengatur lalu lintas dan melakukan rekayasa arus secara situasional.
Sementara itu, aksi kedua digelar oleh massa yang menamakan diri Gerakan Bersama Indonesia Damai bersama sejumlah elemen masyarakat di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir. Hingga berita ini diturunkan, tuntutan yang mereka bawa belum diketahui secara pasti.
Laporan oleh Dipa
