Merdekapos.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pemerintahannya untuk membangun 10 universitas baru di Indonesia dengan mengadopsi standar pendidikan Inggris. Rencana tersebut disampaikan Presiden usai menghadiri UK–Indonesia Education Roundtable yang digelar di Lancaster House, London, Selasa (20/1/2026).
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menjajaki peluang kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Inggris guna meningkatkan kualitas pendidikan tinggi nasional. Universitas-universitas yang akan dibangun nantinya akan difokuskan pada bidang kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, serta sains dan teknologi.
Presiden menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih menghadapi kekurangan tenaga medis dalam jumlah besar. Ia menyebut Indonesia membutuhkan sekitar 140 ribu dokter, sementara jumlah lulusan fakultas kedokteran masih terbatas.
“Kami hanya menghasilkan sekitar 9.000 dokter setiap tahunnya. Artinya, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menutup kekurangan tersebut, sementara di sisi lain banyak dokter yang akan memasuki masa pensiun,” ujar Presiden Prabowo sebagaimana dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden.
Menurut Presiden, kondisi ini menuntut pemerintah untuk bertindak cepat melalui perencanaan strategis jangka panjang, salah satunya dengan memperluas kapasitas pendidikan tinggi di bidang kesehatan.
Presiden Prabowo menambahkan, universitas-universitas baru tersebut akan menerapkan standar internasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Mahasiswa yang diterima akan berasal dari lulusan terbaik dan akan mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah. Selain itu, para mahasiswa juga akan memperoleh pelatihan bahasa Inggris secara intensif sebelum memulai perkuliahan.
Untuk mendukung penguatan kemampuan bahasa Inggris, Presiden menyatakan pemerintah membuka peluang kerja sama dengan British Council, termasuk dalam penerapan standar International English Language Testing System (IELTS).
“Saya ingin menggunakan standar Inggris, yaitu standar pendidikan tertinggi dari universitas-universitas terbaik di Inggris,” tegas Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo kembali menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci utama keberhasilan suatu bangsa, khususnya di abad ke-21 yang merupakan era ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Saya yakin bahwa pendidikan adalah kunci keberhasilan suatu bangsa. Untuk menjadi bangsa yang sukses, kita harus memiliki pendidikan terbaik yang dapat dicapai,” ujarnya.
Presiden juga menyoroti peran pendidikan sebagai instrumen paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial, yang tidak terpisahkan dari peningkatan layanan kesehatan.
“Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, instrumen tercepat adalah pendidikan dan layanan kesehatan. Keduanya saling berkaitan dan membutuhkan sumber daya manusia terbaik,” katanya.
Selain pembangunan universitas, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah kebijakan pendidikan nasional lainnya, termasuk pembangunan sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. Hingga saat ini, pemerintah telah membangun dan mengoperasikan 166 sekolah berasrama di berbagai daerah.
Ke depan, pemerintah juga berencana membangun sekolah berasrama bagi peserta didik berprestasi akademik terbaik serta sekolah terpadu bagi kelompok menengah.
Tak hanya itu, pemerintah juga tengah memperluas penerapan pengajaran digital jarak jauh ke seluruh sekolah di Indonesia. Presiden menilai pemanfaatan teknologi pendidikan menjadi langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan standar pendidikan nasional, terutama di daerah terpencil.
“Semua sekolah di daerah terpencil harus memiliki akses kepada guru-guru terbaik di semua mata pelajaran. Ini adalah cara kita untuk melompat maju,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo menutup pemaparannya dengan menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus membuka ruang kolaborasi internasional, termasuk dengan universitas-universitas unggulan di Inggris, guna memperkuat kualitas pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.
Laporan oleh Dipa
