Merdekapos.com, Jakarta – Organisasi masyarakat Projo menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Dukungan tersebut dinilai penting agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, mengurangi ketergantungan impor, serta melindungi petani lokal di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Ketua Bidang Pertanian DPP Projo, Sonny Silaban, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan jika didukung kebijakan yang tepat dan kerja sama lintas sektor. Menurutnya, kedaulatan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan pangan, tetapi juga menjadi dasar bagi ketahanan nasional dan stabilitas ekonomi jangka panjang.
Sonny menjelaskan bahwa kedaulatan pangan harus dibangun melalui perlindungan sumber daya strategis seperti benih, lahan pertanian, dan air. Regulasi yang berpihak pada petani serta pengelolaan sumber daya yang adil menjadi kunci agar produksi pangan nasional dapat berkelanjutan.
Dalam pernyataannya, Projo menyoroti beberapa langkah penting yang perlu diperkuat pemerintah. Salah satunya adalah peningkatan produksi pangan dalam negeri guna menekan impor dan menjaga cadangan pangan nasional. Selain itu, diversifikasi pangan juga dianggap mendesak agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu komoditas utama.
Perlindungan terhadap petani menjadi perhatian utama, termasuk akses lahan yang lebih adil melalui reforma agraria, tata kelola pupuk yang transparan dan terjangkau, serta kebijakan yang melindungi petani kecil dari tingginya biaya produksi. Modernisasi sektor pertanian juga didorong melalui pembangunan irigasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen.
Projo juga menegaskan pentingnya menjadikan pangan sebagai komoditas strategis nasional yang tidak boleh dijadikan alat kepentingan geopolitik. Dengan penguasaan produksi pangan di dalam negeri, Indonesia dinilai akan lebih kuat menghadapi tekanan global, gangguan rantai pasok, maupun gejolak pasar internasional.
Berdasarkan data yang ada, produksi beras nasional pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 34,69 juta ton. Angka ini menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan membuka peluang untuk mengurangi impor. Namun, untuk komoditas seperti gandum dan kedelai, ketergantungan impor masih tinggi sehingga diperlukan percepatan pengembangan varietas lokal dan substitusi pangan berbasis potensi daerah.
Di sisi kebijakan, program reforma agraria diharapkan mampu memperluas akses lahan bagi petani kecil, sementara subsidi pupuk dan pengawasan distribusinya perlu diperkuat agar tepat sasaran. Pemerintah juga didorong untuk terus berinvestasi pada infrastruktur irigasi dan digitalisasi rantai pasok guna menekan kehilangan hasil panen dan menjaga kualitas pangan.
Diversifikasi pangan menjadi salah satu fokus utama, dengan mendorong konsumsi dan produksi komoditas lokal non-beras seperti jagung, sorgum, ubi kayu, dan kacang-kacangan. Langkah ini dinilai mampu menekan risiko lonjakan harga dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.
“Kami melihat kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai momentum penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang nyata. Projo siap terlibat aktif dalam gerakan yang mengutamakan kemandirian pangan, perlindungan petani lokal, dan diversifikasi pangan nasional,” ujar Sonny Silaban.
Ia menambahkan bahwa pangan tidak hanya menjadi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga fondasi bagi kesejahteraan petani, stabilitas ekonomi, dan ketahanan nasional. Dukungan Projo diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan pemerintah di lapangan.
Meski demikian, Projo juga menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, seperti fluktuasi harga pupuk dan benih, dampak perubahan iklim terhadap produksi, serta persoalan distribusi dan alih fungsi lahan pertanian. Untuk itu, diperlukan koordinasi lintas kementerian dan penguatan kebijakan di daerah.
Ke depan, Projo menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga riset, serta pemangku kepentingan daerah melalui dialog terbuka dan program percontohan. Tujuannya adalah memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada petani, menjaga stabilitas harga pangan, dan membangun sistem pertanian yang berkelanjutan.
Projo berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat dapat mempercepat langkah Indonesia menuju kedaulatan pangan sebagaimana yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto.
Laporan oleh Dipa
