Merdekapos.com, Jakarta – Ribuan tenaga honorer dari berbagai instansi pemerintah menggelar aksi damai di halaman Gedung DPR/MPR RI pagi ini, Senin (03/02/2025).
Mereka menuntut pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara penuh waktu. Aksi ini diikuti oleh guru honorer, tenaga kesehatan, pegawai administrasi, dan tenaga pendukung lainnya yang telah bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian status kerja.
Para peserta aksi terlihat membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan seperti “Honorer Juga Berhak Dihargai”, “PPPK Penuh Waktu, Bukan Janji Palsu”, dan “Stop Eksploitasi Tenaga Honorer”. Suara mereka menggema di sekitar gedung wakil rakyat, menuntut keadilan dan kepastian hukum atas nasib mereka.
Salah satu peserta aksi, Siti Rahayu (42), seorang guru honorer di Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa ia telah mengabdi selama 15 tahun namun belum juga diangkat sebagai pegawai tetap.
“Kami hanya meminta keadilan. Sudah terlalu lama kami bekerja tanpa kepastian. Kami punya keluarga yang harus dihidupi, tapi gaji kami tidak sebanding dengan beban kerja,” ujarnya dengan nada haru.
Senada dengan Siti, Ahmad Fauzi (35), tenaga kesehatan honorer di Puskesmas Jakarta Timur, menambahkan, “Kami bukan robot yang bisa bekerja tanpa jaminan masa depan. Kami ingin diakui sebagai bagian dari sistem yang berkontribusi untuk negara.”
Aksi ini juga mendapat dukungan dari sejumlah organisasi, termasuk Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Aliansi Mahasiswa Jakarta. Mereka menilai tuntutan tenaga honorer adalah wujud ketidakadilan sistem ketenagakerjaan di Indonesia.
Menanggapi aksi tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat bersama kementerian terkait untuk membahas tuntutan para tenaga honorer.
“Kami memahami aspirasi mereka. Ini adalah masalah serius yang harus segera diselesaikan. Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mencari solusi terbaik,” ujar Farhan.
Farhan juga menegaskan bahwa DPR akan mendorong percepatan proses seleksi PPPK dan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk kesejahteraan tenaga honorer.
Aksi ini menjadi sorotan publik, terutama di tengah isu reformasi birokrasi dan perbaikan sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak netizen menyuarakan dukungan melalui media sosial dengan tagar #HonorerBersuara dan #PPPKUntukKeadilan.
“Tenaga honorer adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Sudah saatnya pemerintah memberikan kepastian dan kesejahteraan yang layak,” tulis salah satu netizen di Twitter.
Masyarakat menunggu tindak lanjut dari pemerintah dan DPR untuk merealisasikan tuntutan para tenaga honorer. Apakah janji-janji yang selama ini digaungkan akan terwujud, atau justru menjadi harapan palsu? Simak perkembangan selanjutnya hanya di portal berita ini!.
Laporan oleh dipa
