Merdekapos.com, Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mengajak para petani di seluruh Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan dan mundurnya awal musim hujan 2026–2027. Petani diminta mulai menyesuaikan jadwal dan pola tanam berdasarkan kondisi iklim di masing-masing daerah.
Ketua Bidang Pertanian DPP Projo, Sonny Silaban, mengatakan informasi iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus menjadi salah satu rujukan penting bagi petani, kelompok tani, penyuluh serta pemerintah daerah dalam menentukan langkah menghadapi musim tanam.
Menurutnya, perubahan pola musim tidak boleh dianggap sebagai persoalan cuaca semata karena berhubungan langsung dengan produktivitas pertanian, ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani.
Projo mendorong petani untuk memperhatikan rekomendasi BMKG, termasuk menyesuaikan jadwal tanam serta mempertimbangkan penggunaan varietas tanaman berumur pendek atau varietas genjah, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan lebih panjang.
Selain itu, koordinasi antara Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, penyuluh pertanian dan kelompok tani dinilai perlu diperkuat untuk memastikan ketersediaan air, benih, pupuk dan dukungan sarana produksi di daerah rawan kekeringan.
BMKG sebelumnya memprediksi awal musim hujan periode 2026–2027 di sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran dibandingkan kondisi klimatologis normal. Fenomena El Niño yang sangat kuat, bersamaan dengan dinamika Indian Ocean Dipole (IOD), berpotensi mengurangi curah hujan dan memperpanjang periode kering.
BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian khusus sektor pertanian karena keterlambatan musim hujan dapat memengaruhi ketersediaan air dan waktu tanam.
Sonny menilai mitigasi sejak awal jauh lebih penting dibandingkan menunggu dampak kekeringan terjadi. Karena itu, Projo mendorong penyampaian informasi iklim hingga ke tingkat desa dan kelompok tani agar petani memperoleh informasi yang cepat dan mudah dipahami.
“Petani harus mendapatkan informasi iklim sedini mungkin. Jangan sampai petani sudah menanam, kemudian kekurangan air dan akhirnya mengalami gagal panen. Informasi BMKG harus diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan, mulai dari pengaturan waktu tanam, pemilihan varietas hingga memastikan ketersediaan sumber air,” ujar Sonny.
Projo juga meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan terhadap sentra-sentra produksi pangan yang berpotensi mengalami kekeringan dan menyiapkan langkah antisipasi, termasuk optimalisasi jaringan irigasi, pompanisasi serta sumber air pertanian.
Menurut Sonny, perubahan iklim menuntut sektor pertanian Indonesia semakin adaptif dan berbasis data. Kolaborasi antara pemerintah, petani, perguruan tinggi serta lembaga terkait diperlukan untuk menjaga produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Target kita bukan hanya menghindari gagal panen, tetapi memastikan petani tetap produktif dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah perubahan iklim,” pungkas Sonny.
Laporan oleh Rene
