Merdekapos.com, Jakarta – Pemerintah berencana mengembangkan ekosistem peternakan terpadu guna memenuhi kebutuhan daging dan susu sapi dalam negeri, termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rencana ini menjadi fokus dalam pertemuan antara Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda, serta investor dari Brazil dan Asia Beef.
Menurut Todotua, pembahasan difokuskan pada investasi yang mencakup seluruh rantai peternakan sapi, mulai dari sapi potong, sapi perah, hingga pengolahan hasilnya. Ia menambahkan, industri susu akan menjadi bagian utama yang mendukung kebutuhan daging untuk program MBG.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan meluncurkan proyek percontohan di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek ini memanfaatkan lahan seluas 10.000 hektare untuk pengembangan 5.000 ekor sapi pedaging betina.
“Kami berharap bisa memulai dan merealisasikan konsep ini tahun ini. Ini merupakan inisiatif untuk membangun ekosistem agrikultur peternakan dengan pendekatan hilirisasi,” ujar Todotua.
Tujuan utama dari pengembangan ekosistem sapi ini adalah mengurangi ketergantungan impor produk olahan sapi. Mengingat besarnya konsumsi daging dan susu dalam negeri, Indonesia menjadi pasar potensial bagi investor. Todotua menyebut, investor sudah menilai peluang ini sangat menjanjikan dan siap melakukan konsolidasi untuk mengelola pilot project dalam satu ekosistem yang terintegrasi hingga hilirisasi industri.
Di sisi lain, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menyoroti tantangan terbesar di sektor peternakan, yakni ketersediaan lahan. Oleh sebab itu, kerja sama ini fokus pada pemberdayaan wilayah transmigrasi yang dikelola pemerintah.
“Kami memiliki 3,1 juta hektare lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi, dan sekitar 525.995 hektare lahan masih tersedia untuk dikembangkan. Lahan ini kami tawarkan ke investor dengan model kerja sama baru,” kata Iftitah.
Ia menjelaskan bahwa pola lama transmigrasi yang membagi lahan secara individu kini akan berubah. Nantinya, hanya rumah dan pekarangan yang dibagi ke transmigran, sementara tanah lainnya akan dikelola secara kolektif.
Konsep ini mengubah tanah yang dikelola bersama menjadi aset korporasi masyarakat, yang nantinya akan diubah menjadi bentuk ekuitas saham yang dibagikan kepada warga. Iftitah menyampaikan bahwa para investor sangat antusias dengan konsep ini karena memungkinkan kerja sama dengan skema bagi hasil antara masyarakat dan perusahaan.
“Kami akan merinci perencanaan ini agar dapat berjalan optimal,” pungkasnya.
Laporan oleh Dipa
