Merdekapos.com, Tirana – Republik Albania membuat gebrakan baru dalam panggung politik dunia. Perdana Menteri Edi Rama resmi memperkenalkan Diella, sosok menteri yang bukan manusia, melainkan hasil kecerdasan buatan (AI). Kehadiran Diella disebut sebagai yang pertama di dunia.
Nama Diella, yang berarti matahari dalam bahasa Albania, sebelumnya sudah dikenal publik sebagai asisten virtual di portal E-Albania sejak Januari lalu. Berbasis teknologi OpenAI dan Microsoft Azure, Diella membantu warga mengurus berbagai layanan birokrasi secara digital, mulai dari menjawab pertanyaan hingga menerbitkan dokumen resmi dengan stempel elektronik.
Menurut Rama, peran utama Diella adalah mengawasi pengadaan publik, sektor yang kerap dianggap rawan praktik korupsi. “Diella akan membuat Albania menjadi negara di mana tender pekerjaan umum 100 persen bebas dari korupsi,” ujar Rama dalam pernyataannya, dikutip dari Tempo, Kamis,(12/9/2025).
Secara bertahap, kewenangan menentukan pemenang tender publik akan dialihkan dari kementerian ke sistem AI. Diella juga diberi tugas memeriksa kelayakan perusahaan peserta tender serta mengawasi kemungkinan praktik ilegal, termasuk pencucian uang dan penyelundupan.
Meski dianggap sebagai langkah berani, kebijakan ini memunculkan pro dan kontra. Oposisi menilai gagasan Rama bertentangan dengan konstitusi, sementara sejumlah pakar antikorupsi menilai teknologi ini punya potensi besar jika diprogram dengan tepat. Sebuah artikel opini di Balkan Insight bahkan mengingatkan, tanpa kerangka hukum dan pengawasan yang jelas, penggunaan AI sebagai “menteri” bisa berisiko.
Bagi Rama, simbolisme ini penting untuk memberi tekanan pada pejabat lain agar bekerja lebih transparan dan efisien. Ia juga ingin menunjukkan bahwa Albania mampu melampaui negara-negara besar dalam memanfaatkan teknologi untuk tata kelola pemerintahan.
Apakah Diella benar-benar bisa menjadi menteri yang efektif? Jawabannya masih harus ditunggu. Namun, bagi Albania, sosok digital ini sudah membawa satu hal penting; sebuah harapan baru untuk birokrasi yang lebih bersih dan transparan.
Laporan oleh Dipa
