Author: merdeka-pos
Merdekapos.com, Pekanbaru — Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau untuk periode 8–14 Oktober 2025 mengalami penurunan tipis. Meski begitu, Dinas Perkebunan Riau memastikan kondisi pasar sawit masih stabil dan tidak perlu dikhawatirkan petani. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau, Defris Hatmaja, mengatakan bahwa penetapan harga dilakukan dalam rapat resmi bersama tim penetapan harga, Selasa (7/10/2025). “Penurunan harga minggu ini disebabkan turunnya harga CPO di pasar. Namun, penurunan ini tergolong ringan dan masih dalam batas wajar,” ujar Defris. Untuk mitra plasma, penurunan tertinggi tercatat pada kelompok umur 9 tahun sebesar Rp9,81/kg atau sekitar 0,27% dibanding…
Merdekapos.com, Jakarta —Kabar baik datang bagi para insan pers. Mulai 5 Oktober 2025, seluruh jurnalis dan pekerja media dapat menikmati layanan pengobatan gratis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Jakarta Selatan. Program ini berlaku bahkan tanpa menggunakan BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin saat menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPOM Taruna Ikrar, Selasa (7/10/2025). Rapat itu membahas penguatan kerja sama antara rumah sakit pertahanan dan sektor farmasi nasional. “Satu tips yang saya dapat dari Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan (Kabaharwat Kemhan), semua insan pers berobat…
Denda Sawit di PP 45/2025 Dinilai Membebani, Pakar IPB Soroti Kepastian Hukum dan Peta Kawasan Hutan
Merdekapos.com, Jakarta — Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Budi Mulyanto, mengingatkan pemerintah soal kepastian hukum dan dampak investasi dari penerapan sanksi serta perluasan kewenangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025. Menurutnya, ada potensi ketidakpastian karena besarnya denda dan kewenangan paksa yang luas, bahkan ketika pelaku telah membayar sanksi administratif. Pernyataan itu ia sampaikan sebagaimana dikutip dari Majalah Sawit Indonesia, edisi 3 Oktober 2025. Sorotan Utama Denda administratif: Rp25 juta per hektare per tahun untuk kebun sawit di kawasan hutan. Kewenangan Satgas PKH diperluas: penguasaan kembali lahan, paksaan pemerintah, pencabutan izin,…
Merdekapos.com, Jakarta —Bagi para lulusan baru yang ingin menambah pengalaman kerja, kini saatnya mencoba Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi atau Magang Nasional 2025. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran bagi fresh graduate diploma dan sarjana untuk magang di berbagai sektor industri di seluruh Indonesia. Pendaftaran Magang Nasional berlangsung mulai 7 hingga 12 Oktober 2025, dan bisa dilakukan secara daring melalui laman resmi Magang Hub Kemnaker, kemudian program ini berlangsung selama enam bulan, yakni dari 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026. Cara Daftar Magang Nasional Kemnaker 2025 Buka situs https://maganghub.kemnaker.go.id Klik menu “Masuk” di pojok kanan atas Login menggunakan akun…
Merdekapos.com,Pekanbaru – Antusiasme warga untuk mengikuti program nikah massal gratis di Kota Pekanbaru terus meningkat. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kini tengah mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut yang dijadwalkan berlangsung pada November 2025. Seluruh biaya pernikahan, termasuk administrasi dan perlengkapan, akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah kota. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan bahwa banyak warga sudah menunggu dibukanya pendaftaran resmi. “Bahkan antreannya sudah panjang. Kita akan segera buka pendaftarannya,” ujar Agung, Senin (6/10/2025). Menurutnya, pihak pemerintah belum membuka pendaftaran karena masih menyesuaikan teknis pelaksanaan agar prosesnya lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Nantinya, peserta dapat mendaftar melalui website resmi Pemko…
Merdekapos.com,Nusa Tenggara Barat — Sorak penonton di Sirkuit Mandalika tak hanya menggema di lintasan, tetapi juga di denyut ekonomi masyarakat sekitar. Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 terbukti membawa manfaat nyata mulai dari peningkatan pendapatan warga hingga tumbuhnya kembali sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Ajang internasional yang berlangsung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ini menjadi momentum penting untuk memperkuat investasi dan daya saing pariwisata nasional. Direktur Utama InJourney, Maya Watono, mengatakan selama tiga hari pelaksanaan, sebanyak 2.073 tenaga kerja lokal asal NTB terserap di berbagai sektor. “Mereka berperan di sektor hospitality, keamanan, transportasi, hingga logistik,” ujar Maya, Senin (6/10/2025). Sementara…
Merdekapos.com, Pangkalpinang – Udara siang di Pangkalpinang terasa hangat ketika Presiden Prabowo Subianto tiba di kawasan smelter PT Tinindo Internusa. Di tempat itu, ia menyaksikan langsung prosesi penyerahan enam smelter hasil rampasan negara dari kasus korupsi tata kelola timah yang nilainya mencapai Rp300 triliun, Senin (6/10/2025). Aset tersebut sebelumnya disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kemudian diserahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebelum akhirnya diteruskan kepada PT Timah Tbk, sebagai BUMN yang akan mengelola seluruh fasilitas tersebut. Prosesi serah terima berlangsung berjenjang. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan aset kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazar, yang kemudian menyerahkannya kepada Menteri Investasi dan…
Merdekapos.com,Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) milik TikTok Pte Ltd. Keputusan ini diambil karena perusahaan dinilai tidak memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) privat. Menurut Komdigi, TikTok hanya menyerahkan sebagian data terkait aktivitas siaran langsung (TikTok Live) pada periode demonstrasi nasional 25–30 Agustus 2025. Padahal, pemerintah sudah meminta data lengkap sejak akhir Agustus. “Langkah ini bentuk ketegasan pemerintah, karena TikTok hanya memberikan data parsial atas aktivitas TikTok Live selama unjuk rasa berlangsung,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, dalam keterangan resmi, Jumat (3/10/2025). Alexander menambahkan, pembekuan izin…
Merdekapos.com, Jakarta – Maraknya kasus keracunan massal penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong DPR mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden (Perpres) sebagai landasan hukum tata kelola program. DPR menilai sertifikasi dapur saja tidak cukup tanpa pengawasan dan pembinaan yang ketat. Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) serta Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi dapur MBG belum menjamin peningkatan kualitas layanan. Menurutnya, persoalan justru kerap muncul karena lemahnya pengawasan, minimnya pembinaan, dan keterbatasan tenaga gizi. “Yang dibutuhkan bukan sekadar sertifikasi, tetapi ekosistem pembinaan yang kuat,” ujar Nurhadi, Jumat (3/10/2025).…
Merdekapos.com, Jakarta – Lagi cari momen pas buat beli emas? Hari ini bisa jadi jawabannya. Harga emas Antam tercatat lebih murah, dengan ukuran 1 gram dilepas Rp2.235.000, turun Rp2.000 dibandingkan hari sebelumnya. Untuk pecahan terkecil, yakni 0,5 gram, harga juga ikut melemah Rp1.000 menjadi Rp1.167.500. Berikut daftar lengkap harga emas Antam per Kamis (2/10/2025): 0,5 gram: Rp1.167.500 1 gram: Rp2.235.000 2 gram: Rp4.410.000 3 gram: Rp6.590.000 5 gram: Rp10.950.000 10 gram: Rp21.845.000 25 gram: Rp54.487.000 50 gram: Rp108.895.000 100 gram: Rp217.712.000 250 gram: Rp544.015.000 500 gram: Rp1.087.820.000 1.000 gram: Rp2.175.600.000 Selain harga jual, nilai buyback atau harga beli kembali emas…
