Merdekapos.com, Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada hari ini, Senin (17/2/2025). Untuk mengamankan jalannya aksi, sebanyak 1.623 personel gabungan telah disiagakan.
“Total sebanyak 1.623 personel dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi BEM SI dan aliansi lainnya,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, kepada wartawan.
Susatyo menjelaskan bahwa personel keamanan akan disebar di beberapa titik strategis, mulai dari Bundaran Patung Kuda Monas hingga depan Istana Negara. Terkait lalu lintas, ia menyatakan bahwa pengaturan akan dilakukan secara situasional sesuai dengan perkembangan di lapangan.
“Jika jumlah massa tidak terlalu banyak, lalu lintas akan berjalan normal seperti biasa. Namun, apabila eskalasi meningkat dan massa berkumpul dalam jumlah besar di sekitar Patung Kuda Monas, maka arus kendaraan yang menuju Istana akan dialihkan,” jelasnya.
Susatyo juga menegaskan bahwa seluruh personel yang bertugas akan mengedepankan pendekatan persuasif. Ia mengimbau agar peserta aksi tetap menjalankan unjuk rasa sesuai dengan aturan yang berlaku.
Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengungkapkan bahwa aksi hari ini akan diikuti oleh sekitar 5.000 peserta. Selain di Jakarta, unjuk rasa juga akan dilakukan serentak di berbagai wilayah Indonesia.
“Dari laporan konsolidasi kami kemarin, ada lebih dari 5.000 mahasiswa yang akan turun ke jalan. Kami juga menginstruksikan agar aksi ini dilakukan serentak di setiap daerah,” ujar Herianto.
Dalam aksi ini, BEM SI membawa sejumlah tuntutan yang mereka suarakan kepada pemerintah. Beberapa di antaranya adalah pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan transparansi terkait status pembangunan.
Tuntutan BEM SI dalam Aksi Unjuk Rasa Hari Ini:
- Mendesak Presiden mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai merugikan rakyat.
- Menuntut transparansi status pembangunan nasional.
- Meminta kejelasan terkait transparansi keseluruhan program MBG.
- Menolak revisi Undang-Undang Minerba.
- Menolak dwifungsi TNI dalam pemerintahan.
- Menuntut penangkapan dan pengadilan terhadap Presiden Jokowi.
- Mendesak pemerintah untuk mengundangkan RUU Perampasan Aset.
Aksi ini menjadi salah satu bentuk protes mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Laporan oleh Dipa
