Merdekapos.com, Jakarta – Sejumlah perwakilan dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adiksi) Pusat dijadwalkan menggelar audiensi dengan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, di Gedung Kemdiktisaintek, Jakarta, pada Selasa (11/3/2025) pagi.
Wakil Ketua Adiksi Pusat, Anggun Setiawan, menyampaikan bahwa sebanyak 13 perwakilan dosen akan hadir dalam audiensi tersebut untuk membahas Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.
“Kami dari Adaksi akan melakukan audiensi dengan Mendiktisaintek pukul 09.00 pagi ini. Fokus utama pertemuan ini adalah mengenai pencairan Tukin dosen ASN,” ujar Anggun saat dikonfirmasi, Selasa (11/3/2025).
Tuntutan dan Aspirasi Dosen
Dalam audiensi tersebut, para dosen berencana menyampaikan berbagai persoalan terkait Tukin, termasuk jadwal pencairan, mekanisme perhitungan, persyaratan pembayaran, serta kebijakan yang berlaku. Mereka juga membawa aspirasi “Tukin For All,” yang menyoroti pentingnya pemberian tunjangan ini secara merata.
“Kami ingin mendapat kepastian dari pemerintah mengenai kapan Tukin dosen akan dicairkan, jumlah nominal yang akan diberikan, serta siapa saja yang akan menerima. Selain itu, kami juga ingin memahami bagaimana mekanisme pencairannya,” tambah Anggun.
Selain itu, isu terkait dosen yang bertugas di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta di Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dan Badan Layanan Umum (BLU), juga akan menjadi bagian dari diskusi. Mereka menyoroti fakta bahwa kelompok ini belum menerima remunerasi yang layak dalam skema Tukin saat ini.
Polemik Anggaran Tukin Dosen ASN
Sebelumnya, isu pencairan Tukin bagi dosen ASN di bawah Kemdiktisaintek menjadi perdebatan. Salah satu masalah utama adalah hilangnya alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan tersebut.
Pemerintah akhirnya menetapkan bahwa total dana Tukin yang akan dicairkan untuk dosen ASN pada tahun 2025 sebesar Rp 2,5 triliun. Dana ini diperkirakan mencakup sekitar 33.957 dosen di seluruh Indonesia. Anggaran tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.
“Anggaran ini akan diberikan kepada dosen ASN yang bertugas di PTN Satker, PTN BLU yang belum menjalankan skema remunerasi, serta ASN yang ditugaskan di LLDIKTI,” ungkap Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Khairul Munadi, dalam keterangan resmi pada Kamis (6/2/2025).
Khairul juga menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah mengajukan tiga skema anggaran Tukin ke DPR, yaitu:
- Skema Minimalis: Rp 2,8 triliun
- Skema Moderat: Rp 3,6 triliun
- Skema Ideal: Rp 8 triliun
Namun, setelah pembahasan dengan Kementerian Keuangan, DPR akhirnya menyetujui anggaran sebesar Rp 2,5 triliun untuk tahun ini.
Tuntutan Pembayaran Tukin Secara Penuh
Meskipun anggaran telah disetujui, Anggun menegaskan bahwa jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan. Menurutnya, dana yang disetujui hanya mampu mencakup sepertiga dari jumlah dosen ASN Kemdiktisaintek, yang totalnya mencapai sekitar 80.000 orang.
“Kami ingin memastikan bahwa Tukin untuk dosen ASN dibayarkan secara penuh, bukan hanya sebagian. Jangan hanya sepertiga, tetapi harus mencakup seluruh dosen di Indonesia,” tegasnya saat melakukan aksi damai di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Senin (3/2/2025).
Selain itu, ia juga menuntut agar pembayaran Tukin dilakukan secara akumulatif sejak tahun 2020, mengingat aturan hukum terkait sudah lengkap dan seharusnya dapat dijalankan.
“Aturannya sudah jelas, ada undang-undang, ada peraturan presiden, dan ada peraturan menteri. Namun, hingga saat ini negara belum memenuhi kewajiban pembayaran Tukin bagi dosen,” tutup Anggun.
Laporan oleh Dewa
