Merdekapos.com, Padang– Sejumlah pakar ekonomi menilai keharusan pejabat publik untuk bersikap tegas dalam mengungkap potensi kerugian negara terkait penempatan dana negara Rp285,6 triliun pada deposito di bank komersial. Mereka menekankan pentingnya audit forensik, transparansi metodologi, serta perlindungan pelapor agar proses investigasi berjalan akuntabel.
Gagasan tersebut disampaikan oleh Profesor Syafruddin Karimi dari Universitas Andalas (Unand).
Karimi menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan negara pusat harus menjadi prioritas utama dalam penyidikan dugaan ketidakberesan tersebut.
“Dukungan publik, DPR, BPK, dan pelaku pasar perlu mendorong langkah cepat tanpa pandang bulu,” ujar Karimi kepada media pada Minggu (19/10/2025).
Pandangan Karimi semakin menguat terkait perlunya audit forensik menyeluruh atas seluruh penempatan dana tersebut.
Karimi juga menyinggung perlunya membuka data tingkat bunga, tenor, serta menelusuri potensi konflik kepentingan di setiap level pengambilan keputusan.
langkah transparan harus diiringi dengan tenggat publik yang jelas, perlindungan pelapor, dan sanksi tegas jika ditemukan penyimpangan.
“Metodologi yang transparan juga krusial. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana bunga deposito dibandingkan dengan biaya utang negara, serta membandingkan opsi instrumen investasi lain yang lebih efisien,” tambahnya.
Karimi menekankan bahwa keterbukaan metodologi akan membantu memulihkan kepercayaan publik dan mencegah praktik serupa di masa mendatang.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan komitmennya untuk menelusuri dugaan permainan bunga terkait dana pemerintah yang tersimpan pada deposito berjangka bank-bank komersial.
Menurut laporan terakhir pada Agustus 2025, nilai simpanan tersebut mencapai Rp285,6 triliun, dengan tren kenaikan sejak Desember 2023 yang mencapai Rp204,1 triliun.
Dalam Pidatonya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025) malam, Purbaya menyatakan bahwa dirinya dan jajaran kementerian sedang melakukan investigasi.
“Kita masih memeriksa uang itu sebenarnya milik lembaga mana. Jika saya tanya anak buah saya, mereka bilang tidak tahu. Tapi saya yakin mereka tahu,” ujarnya.
Kepala kedeputian menegaskan diperlukan verifikasi menyeluruh atas sumber dana dan alurnya.
“Apa pun itu, jika ada indikasi penyimpangan, kita akan temukan sumbernya dan menindaklanjuti,” tegas Menkeu.
Purbaya menambahkan bahwa ada kemungkinan dana tersebut ditempatkan pada bank Himpana (Himbara) atau lembaga lain yang berada di bawah naungan kementerian, sehingga diperlukan verifikasi terperinci untuk memastikan kejelasan entitas pemilik dan tujuan penggunaan.
Dari sisi praktis, pengamat menilai bahwa, jika bunga deposito lebih rendah dibandingkan biaya utang negara, ada potensi kerugian oportunitas bagi kas negara.
Oleh karena itu, para pakar menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap bagaimana dana itu ditempatkan, standar evaluasi risiko yang diterapkan, serta mekanisme pelaporan yang melindungi whistleblower.
Ringkasnya, para pakar ekonomi menilai bahwa kasus ini menuntut:
- Audit forensik komprehensif atas seluruh penempatan dana negara pada deposito.
- Rilis data bunga, tenor, dan comparasi biaya utang negara secara transparan.
- Pemeriksaan independen terhadap potensi konflik kepentingan di seluruh rantai pengambilan keputusan.
- Perlindungan pelapor, tenggat waktu publik, dan sanksi tegas bila terbukti penyimpangan.
Publik dan pasar diharapkan dapat melihat langkah nyata dari pemerintah dalam waktu dekat untuk mengembalikan kepercayaan dan memastikan tata kelola keuangan negara lebih tegas ke depannya.
Laporan oleh Sony
