Merdekapos.com, Solo – Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), mengingatkan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar tidak menunda keikutsertaan mereka dalam kegiatan retreat yang akan dilaksanakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, mulai Jumat (21/2/2025) hingga seminggu ke depan.
“Seharusnya mereka hadir dan datang,” tegas Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah,Jumat (21/2/2025).
Menurutnya, kepala daerah yang terpilih merupakan hasil dari pemilihan rakyat, sehingga mereka seharusnya mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan partai. “Mereka dipilih untuk melayani rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan yang lain,” tambahnya.
Jokowi, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, mengingatkan bahwa setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, kepala daerah diharapkan untuk mematuhi arahan yang diberikan.
“Ini adalah urusan pemerintahan. Yang diundang adalah kepala daerah, dan yang mengundang adalah presiden,” jelasnya.
Namun, situasi menjadi rumit ketika Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi untuk menunda keberangkatan kepala daerah yang akan menghadiri retreat tersebut.
Dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025), Megawati merespons penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK. Instruksi tersebut meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan mereka ke Magelang dan menghentikan perjalanan bagi yang sudah berada dalam perjalanan hingga menunggu arahan lebih lanjut.
Dengan ketegangan antara arahan Jokowi dan instruksi Megawati, pertanyaan besar muncul: siapakah yang akan mendengarkan arahan dalam situasi ini? Apakah kepala daerah PDIP akan mengikuti panggilan presiden atau tetap patuh pada instruksi partai?
Laporan oleh Ayu
