Merdekapos.com, Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan agar sebagian dana hasil sitaan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dialokasikan untuk memperkuat program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Usulan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Di hadapan para menteri, ia menekankan pentingnya mengubah hasil kejahatan korupsi menjadi investasi jangka panjang di bidang pendidikan.
“Mungkin sebagian dari Rp13 triliun yang diserahkan Jaksa Agung ke Menteri Keuangan hari ini dapat kita arahkan untuk LPDP, untuk masa depan,” ujar Prabowo.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menyerahkan dana sitaan senilai Rp13 triliun kepada Kementerian Keuangan. Uang tersebut berasal dari kasus korupsi ekspor CPO dan produk turunannya yang melibatkan tiga perusahaan besar: PT Wilmar Group, PT Musim Mas, serta PT Nagamas Palmoil Lestari, anak usaha PT Permata Hijau Group.
Prabowo menilai hasil pemberantasan korupsi tidak seharusnya hanya tercatat sebagai tambahan kas negara. Ia ingin dana itu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang membutuhkan akses pendidikan tinggi.
“Uang yang kita dapat dari para koruptor itu, sebagian besar akan kita investasikan di LPDP,” katanya.
Selain memperkuat LPDP, Prabowo juga menyinggung rencana pembangunan SMA Garuda. Sekolah itu diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan menyiapkan sumber daya manusia unggul di masa depan.
“Kita akan terus berupaya mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan. Semua langkah yang perlu akan kita lakukan,” ujarnya menegaskan.
Langkah pemerintah ini menunjukkan komitmen untuk mengembalikan hasil kejahatan korupsi kepada rakyat. Alih-alih berhenti sebagai barang bukti, uang hasil kejahatan kini diarahkan menjadi modal pendidikan yang bisa menyiapkan masa depan bangsa.
Laporan oleh Dipa
