Merdekapos.com, Pangkalpinang – Udara siang di Pangkalpinang terasa hangat ketika Presiden Prabowo Subianto tiba di kawasan smelter PT Tinindo Internusa. Di tempat itu, ia menyaksikan langsung prosesi penyerahan enam smelter hasil rampasan negara dari kasus korupsi tata kelola timah yang nilainya mencapai Rp300 triliun, Senin (6/10/2025).
Aset tersebut sebelumnya disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kemudian diserahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebelum akhirnya diteruskan kepada PT Timah Tbk, sebagai BUMN yang akan mengelola seluruh fasilitas tersebut.
Prosesi serah terima berlangsung berjenjang. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan aset kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazar, yang kemudian menyerahkannya kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani. Terakhir, aset diserahkan kepada Direktur Utama PT Timah Tbk Restu Widiyantoro di hadapan Presiden.
Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan bahwa langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik tambang ilegal dan penyelundupan sumber daya alam.
“Kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melanggar hukum. Ini tambang tanpa izin di kawasan PT Timah,” ujar Prabowo.
Presiden juga menjelaskan, dari hasil penyelidikan aparat, ditemukan puluhan ribu ton tanah jarang yang mengandung monasit, logam bernilai tinggi yang digunakan dalam berbagai teknologi canggih.
“Nilainya sangat besar. Monasit itu satu tonnya bisa mencapai USD200.000. Padahal total ditemukan mendekati 4.000 ton,” jelasnya.
Enam perusahaan yang asetnya kini dikelola PT Timah antara lain:
- PT Stanindo Inti Perkasa (SIP)
- CV Venus Inti Perkasa (VIP)
- PT Menara Cipta Mulia (MCM)
- PT Tinindo Internusa (Tinindo)
- PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS)
- PT Refined Bangka Tin (RBT)
Selain enam smelter tersebut, turut diserahkan 108 unit alat berat, 165 unit peralatan tambang, 680.687,60 kilogram logam timah, serta 22 bidang tanah dengan total luas hampir 239 ribu meter persegi, lengkap dengan satu gedung mes. Nilai keseluruhan aset tambahan ini mencapai sekitar Rp1,45 triliun.
Prabowo menyebut, potensi kerugian negara dari aktivitas ilegal enam perusahaan ini bisa mencapai Rp300 triliun, dan langkah penyelamatan ini diharapkan dapat mengembalikan sumber daya tersebut untuk kepentingan rakyat.
“Kita bisa bayangkan, dari enam perusahaan ini saja potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Tapi sekarang, ratusan triliun itu kita selamatkan untuk rakyat,” tegasnya.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung, TNI, Bakamla, Bea Cukai, serta aparat lain yang ikut terlibat dalam pemulihan aset negara.
Laporan oleh Dipa
