Merdekapos.com, Jakarta –Presiden Prabowo Subianto mengancam akan melakukan reshuffle kabinet terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang dinilai tidak berfungsi dengan baik untuk kepentingan rakyat. Dalam pidatonya pada peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU), Prabowo menyampaikan peringatannya dengan tegas, menekankan bahwa ia tidak akan ragu untuk menindak menteri yang tetap ‘ndablek’ meski telah diingatkan berulang kali.(5/02).
“Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan tuntutan rakyat dan pemerintah yang bersih, saya akan tindak,” ungkap Prabowo saat memberi pidato.
Setelah acara, Prabowo menegaskan kepada awak media bahwa ia tidak akan segan-segan menyingkirkan menteri yang tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk rakyat. Ia menegaskan bahwa kepentingan satu-satunya adalah untuk bangsa, dan menteri yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh akan dipecat.
Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengartikan pernyataan Prabowo sebagai sinyal keras atau “kartu kuning” untuk jajaran kabinet. Menurutnya, ungkapan tersebut mencerminkan puncak kekesalan Prabowo terhadap sejumlah permasalahan yang muncul di kalangan menteri, yang kerap menjadi sorotan publik.
“Frasa ndablek dan bandel menunjukkan kekecewaan Presiden terhadap beberapa insiden yang viral,” ujar Agung. Ia menyoroti bahwa sebagai pemimpin, Prabowo merasa perlu turun tangan untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh para menterinya.
Agung juga mencatat bahwa penyampaian peringatan tersebut dalam acara Harlah NU menunjukkan bahwa Prabowo sejalan dengan publik yang kecewa dengan kinerja menteri. “Presiden bicara apa adanya. Dia ingin menunjukkan bahwa jika publik kecewa, ia pun merasakannya,” tambahnya.
Sinyal reshuffle semakin kuat saat Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mendukung pernyataan Prabowo dengan mengindikasikan bahwa ada menteri yang tidak sejalan dengan visi pemerintah.
Agung menambahkan bahwa meski reshuffle kabinet biasanya dilakukan setelah enam bulan pemerintahan, situasi saat ini memungkinkan untuk dilakukan lebih awal jika kinerja menteri sangat buruk. “Jika perilaku buruk dan kebijakan tanpa sosialisasi terus berlanjut, reshuffle bisa dilakukan lebih cepat,” tegasnya.
Dengan ancaman reshuffle ini, Prabowo menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, serta menegaskan bahwa ia tidak akan mentolerir menteri yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Laporan oleh dipa
