Merdekapos.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi membatalkan program beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ministerial Scholarship tahun 2025. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pembatalan program beasiswa ini diumumkan melalui Pengumuman Nomor PENG-14/PP.2/2025 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Wahyu Kusuma Romadhoni, pada 31 Januari 2025.
“Dengan ini kami sampaikan bahwa Penawaran Beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor PENG-1/PP.2/2025, dinyatakan dibatalkan,” demikian isi surat tersebut yang dikutip pada, Selasa (4/2/2025).
Sebelumnya, pendaftaran beasiswa ini telah dibuka sejak 10 Januari 2025. Namun, dengan adanya pengumuman ini, proses pendaftaran otomatis dihentikan. Kemenkeu juga menyampaikan permohonan maaf atas keputusan yang telah diambil.
“Kami memohon maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut dari keputusan ini, seluruh proses pendaftaran beasiswa dihentikan efektif sejak tanggal pengumuman ini diterbitkan,” demikian pernyataan dalam surat tersebut.
Keputusan ini dibuat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025 mengenai Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN 2025. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada 31 Januari 2025.
Mengacu pada laman resmi Kemenkeu, Ministerial Scholarship merupakan program beasiswa yang ditujukan bagi kader pemimpin dan talenta terbaik di lingkungan Kemenkeu untuk menempuh pendidikan pascasarjana di luar negeri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) guna mendukung pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis kementerian.
Laporan oleh dipa
