Merdekapos.com, Karawang — Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia kembali mencapai swasembada pangan nasional. Pengumuman tersebut disampaikan saat menghadiri panen raya di kawasan persawahan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Presiden menegaskan bahwa capaian swasembada pangan tidak boleh berhenti sebagai angka statistik semata, melainkan harus menjadi kemenangan nyata bagi para petani.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kehormatan diundang pada panen raya hari ini sekaligus pengumuman resmi bahwa Indonesia kembali menjadi bangsa yang swasembada pangan,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para petani, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan sektor pertanian.
Capaian swasembada pangan pada 2026 menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang kedaulatan pangan Indonesia. Dalam catatan sejarah, Indonesia beberapa kali berhasil mencapai swasembada beras di bawah kepemimpinan nasional yang berbeda.
Pertama, era Presiden Soeharto (1984).
Indonesia mencatat sejarah swasembada beras untuk pertama kalinya dengan produksi nasional sekitar 25–27 juta ton. Keberhasilan ini ditopang oleh program intensifikasi pertanian, pembangunan jaringan irigasi secara masif, serta kebijakan pangan yang terpusat.
Kedua, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2008).
Di tengah krisis pangan global, Indonesia kembali mencapai swasembada beras berkelanjutan. Produksi padi nasional saat itu berada di kisaran 38–40 juta ton gabah kering giling (GKG), yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri tanpa ketergantungan pada impor besar. Kebijakan difokuskan pada stabilisasi harga dan perlindungan petani.
Ketiga, era Presiden Joko Widodo (2017–2019).
Produksi padi nasional meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 54–55 juta ton GKG per tahun. Periode ini kemudian diapresiasi oleh International Rice Research Institute (IRRI) pada 2022 sebagai fase penguatan ketahanan pangan Indonesia, meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek distribusi dan pengelolaan stok.
Keempat, era Presiden Prabowo Subianto (2026).
Berdasarkan data pemerintah, Indonesia sejatinya telah mencapai swasembada beras sejak 2025. Produksi padi nasional pada tahun tersebut diperkirakan mencapai sekitar 34,17–34,77 juta ton gabah kering giling (GKG), yang setara dengan lebih dari 21 juta ton beras konsumsi. Produksi ini melampaui kebutuhan nasional dan menghasilkan surplus setara sekitar 3 juta ton beras.
Surplus tersebut turut memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Hingga akhir 2025, stok CBP tercatat menembus lebih dari 3 juta ton dan memasuki awal 2026 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kondisi ini dinilai sebagai indikator kuat ketahanan pangan nasional sekaligus bantalan strategis dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyinggung persoalan lama terkait kebocoran pengelolaan kekayaan negara. Ia mengaku prihatin karena potensi besar Indonesia belum sepenuhnya dikelola secara optimal dan berkeadilan, terutama bagi petani.
“Setelah saya memimpin pemerintahan, saya semakin memahami betapa besar kekayaan kita. Namun saya harus mengatakan, banyak kekayaan itu belum kita kelola dengan baik, sehingga masih terjadi kebocoran,” ungkap Prabowo, yang juga dikenal lama berkecimpung di sektor pertanian sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Ia menegaskan bahwa ketergantungan pada impor pangan merupakan kondisi yang tidak dapat diterima, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas, tanah yang subur, serta sumber daya alam yang melimpah. Bagi Prabowo, swasembada pangan bukan sekadar target produksi, melainkan menyangkut kemandirian dan martabat bangsa.
“Tidak masuk akal bagi saya, negara yang dianugerahi Tuhan dengan bumi yang luas dan subur tetapi masih bergantung pada bangsa lain untuk pangan. Impor pangan itu tidak masuk akal,” tegasnya.
Menutup rangkaian kegiatan, Presiden menegaskan komitmennya untuk memastikan capaian swasembada pangan berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Pemerintah, menurutnya, akan mengarahkan kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani agar tetap menguntungkan dan berkeadilan.
Dengan produksi yang melampaui kebutuhan nasional, cadangan beras yang kuat, serta berkurangnya ketergantungan impor, pemerintah berjanji menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan nasional. Swasembada pangan, kata Presiden, harus menjadi fondasi penguatan ekonomi perdesaan, bukan sekadar pencapaian angka di atas kertas.
Laporan oleh Dipa
