Kementerian Keuangan Terapkan Efisiensi Anggaran pada 10 kementrian/lembaga RI

Merdekapos.com, Jakarta –Kementerian Keuangan mengumumkan langkah besar dalam efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025. Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menginstruksikan seluruh Menteri dan Pimpinan Lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi belanja operasional dan non-operasional. Namun, beliau memastikan bahwa belanja pegawai dan bantuan sosial tidak akan terpengaruh oleh penghematan ini.

Menurut Lampiran I Surat Edaran,berikut adalah 10 K/L dengan penghematan anggaran terbesar untuk tahun 2025:

1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN): Efisiensi sebesar Rp 4,81 triliun atau 75,2% dari pagu Rp 6,39 triliun.
2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU): Penghematan Rp 81,38 triliun atau 73,34% dari total pagu Rp 110,95 triliun.
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman: Efisiensi Rp 3,66 triliun atau 69,4% dari pagu Rp 5,27 triliun.
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora): Pemangkasan Rp 1,46 triliun atau 62,9% dari pagu Rp 2,33 triliun.
5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): Penghematan sebesar Rp 433,19 miliar atau 69,1% dari pagu Rp 626,39 miliar.
6. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan: Efisiensi Rp 6 miliar atau 66,4% dari pagu Rp 9,02 miliar.
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan: Efisiensi Rp 27,6 miliar atau 62,6% dari pagu Rp 44 miliar.
8. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): Penghematan Rp 144,5 miliar atau 62,8% dari pagu Rp 229,9 miliar.
9. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang: Efisiensi Rp 33,6 miliar atau 62,8% dari pagu Rp 53,49 miliar.
10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam: Penghematan Rp 1,23 triliun atau 62,18% dari pagu Rp 1,99 triliun.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan memastikan alokasi dana yang lebih tepat sasaran di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Laporan oleh dipa