Merdekapos.com, Jakarta – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil dan Aliansi BEM Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di kawasan Patung Kuda, Jakarta,Senin (17/02/2025).
Aksi ini diselenggarakan untuk mengekspresikan penolakan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
Dalam orasinya, Koordinator BEM SI Kerakyatan, Satria, mengungkapkan kekhawatiran terhadap pemotongan anggaran pendidikan. “Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses dan memperburuk kualitas pendidikan,” tegasnya. Massa aksi menuntut agar pendidikan di Indonesia menjadi gratis, ilmiah, dan demokratis, serta meminta agar pemangkasan anggaran pendidikan dibatalkan.
Selain itu, mereka juga menyerukan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional yang bermasalah dan menolak rencana revisi Undang-Undang Minerba. Satria menekankan bahwa beberapa revisi undang-undang dapat mengancam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia. “Lembaga-lembaga negara berlomba-lomba meminta kewenangan yang berlebihan melalui revisi Undang-Undang Polri, Kejaksaan, dan TNI,” ungkapnya.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah rencana revisi Undang-Undang Polri, yang berpotensi memperluas kewenangan polisi dalam mengontrol konten media sosial. Satria juga menyoroti rencana revisi Undang-Undang Kejaksaan yang dapat memperkuat hak imunitas jaksa. “Hak imunitas ini seharusnya tidak diberikan secara berlebihan, karena semua warga negara, termasuk aparat, harus setara di hadapan hukum,” tambahnya.
Lebih jauh, rencana revisi Undang-Undang TNI yang memungkinkan keterlibatan militer dalam penegakan hukum kembali menuai kritik. “Militer harus tunduk pada peradilan umum, dan tidak boleh kembali ke masa lalu yang berbahaya untuk demokrasi,” tegas Satria.
Massa aksi juga mendesak agar multifungsi ABRI dicabut, mengingat banyaknya anggota TNI dan Polri yang menduduki jabatan sipil, yang dianggap melanggar prinsip demokrasi dan tugas pokok mereka.
Aksi ‘Indonesia Gelap’ menjadi panggung bagi generasi muda untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mengingatkan pemerintah akan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Dengan semangat yang menggebu, para mahasiswa menegaskan bahwa suara mereka tidak akan padam hingga keadilan sosial dan demokrasi di Indonesia terwujud.
Laporan oleh Dipa
