Merdekapos.com, Jakarta –Kementerian Sosial (Kemensos) resmi membuka layanan Desk Sekolah Rakyat mulai hari ini selama lima hari di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Desk Sekolah Rakyat akan beroperasi pada Rabu dan Kamis (16–17 April 2025), serta dilanjutkan pada Senin hingga Rabu (21–23 April 2025).
Di dalam desk ini, hadir perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengembangan Sekolah Rakyat.
“Desk ini dibuka sebagai wadah bagi pemerintah daerah untuk memperoleh informasi seputar persiapan pendirian Sekolah Rakyat, termasuk proses perizinan, pengadaan lahan, perekrutan guru dan siswa, serta kebutuhan sarana prasarana dan dukungan lainnya,” kata Mensos saat memberikan keterangan pada Rabu malam di Jakarta.
Selain mendapatkan informasi, para perwakilan daerah juga dapat menyampaikan berbagai pertanyaan terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Mensos mengungkapkan bahwa sejumlah kepala daerah telah mulai mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya masing-masing. Antusiasme ini dinilai sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program inisiatif Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai tindak lanjut, Kemensos membuka ruang bagi para kepala daerah untuk mengajukan permohonan secara resmi. Setelah permohonan diterima, akan dilakukan proses asesmen sesuai dengan surat balasan dari Kemensos.
“Kami mengapresiasi semangat para gubernur, bupati, dan wali kota yang menyambut baik program ini. Untuk itu, kami membuka desk lintas kementerian selama tiga hari agar kabupaten dan kota bisa menyampaikan proposal serta berdiskusi langsung mengenai pelaksanaan Sekolah Rakyat,” tambahnya.
Kemensos juga menekankan pentingnya kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan lahan minimal seluas lima hektare, untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat sendiri bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui jalur pendidikan. Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa sekolah ini akan menjadi tempat pembinaan karakter, peningkatan kapasitas diri, serta mendorong mobilitas sosial lintas generasi.
“Program ini menyasar anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal dan belajar dalam sistem yang intensif agar bisa keluar dari kemiskinan,” ujarnya.
Mensos juga menegaskan bahwa seleksi peserta didik akan terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan proses yang transparan dan tepat sasaran. Hanya anak-anak dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan yang akan diterima sebagai peserta didik.
Laporan oleh Sartika
