Merdekapos.com, Pekanbaru – Riau resmi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengadopsi standar pasar karbon hutan internasional dengan tingkat integritas yang tinggi.
Langkah inovatif ini diluncurkan dalam sebuah program bernama GREEN for Riau (Growing Resilience through Emissions Reductions, Community Empowerment, and Ecosystem Restoration for a Nurturing Future), yang didukung oleh UN-REDD dan didanai oleh pemerintah Inggris.
Gita Sabharwal, Koordinator PBB untuk Indonesia, menyambut baik inisiatif ini. “Riau telah menunjukkan keberanian untuk memimpin dalam transisi hijau dengan mengadopsi standar pasar karbon global yang berorientasi pada kejujuran dan transparansi. Ini bisa menjadi model yang inspiratif bagi provinsi dan negara lain yang ingin mengintegrasikan keberlanjutan dan ekonomi hijau,” Ucapnya, Rabu (5/05/2025).
Provinsi yang memiliki sekitar 4,9 juta hektare lahan gambut ini menyimpan salah satu cadangan karbon terbesar di Indonesia.
Sayangnya, selama tiga dekade terakhir, sekitar 2,8 juta hektare hutan di sana telah hilang akibat perluasan lahan pertanian, praktik pembalakan ilegal, dan kebakaran hutan yang kerap terjadi.
Kondisi ini tidak hanya menyebabkan peningkatan emisi karbon, tetapi juga mengancam ekonomi lokal dan memperumit konflik lahan yang ada.
Program GREEN for Riau bertujuan membantu provinsi ini mencapai target pengurangan emisi yang telah ditetapkan dalam komitmen nasional dan internasional.
Melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas teknis, dan keterlibatan masyarakat, program ini mempersiapkan implementasi UN-REDD sebuah mekanisme yang bertujuan melindungi hutan dan memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal.
Salah satu aspek penting dari inisiatif ini adalah membuka akses terhadap pembayaran berbasis hasil, yang menuntut sistem pemantauan yang kuat dan proses perencanaan yang inklusif.
Dengan demikian, masyarakat adat dan komunitas lokal akan turut dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan sumber daya alam mereka, sekaligus mendapatkan bagian dari manfaat yang dihasilkan.
Dukungan internasional juga terlihat dari pernyataan Matthew Downing, Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste.
“Kami bangga dapat mendukung proyek penting ini. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang pendanaan yang lebih luas, termasuk dari sektor swasta,” ujarnya.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi seluruh pihak, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal.
“Keterlibatan semua pemangku kepentingan adalah kunci agar pengelolaan hutan berkelanjutan bisa berjalan efektif dan adil,” katanya.
Selain Riau, beberapa provinsi lain seperti Jambi dan Kalimantan Timur juga mulai mengadopsi langkah-langkah mitigasi iklim. Namun, Riau menjadi pionir karena keberhasilannya dalam restorasi gambut dan penerapan standar pasar karbon internasional, yang menandai langkah maju menuju keuangan karbon yang berintegritas tinggi sebuah keharusan dalam memenuhi ekspektasi pasar global.
Dengan inisiatif ini, Riau tidak hanya memperkuat komitmennya terhadap keberlanjutan, tetapi juga menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan bertanggung jawab dapat menjadi kekuatan pendorong ekonomi hijau di Indonesia.
Laporan oleh Dipa
