Merdekapos.com, Jakarta – Rencana pemerintah untuk memberikan potongan tarif listrik sebesar 50 persen selama Juni dan Juli 2025 resmi dibatalkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (2/6/2025).
Sebelumnya, kebijakan diskon listrik sempat diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 23 Mei 2025. Diskon itu dirancang untuk pelanggan PLN dengan daya maksimal 1.300 VA, sebagai upaya mendorong konsumsi masyarakat dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua.
“Konsepnya mirip dengan program terdahulu, hanya saja daya yang disasar lebih rendah dari sebelumnya,” ujar Airlangga kala itu.
Namun, rencana tersebut belum mendapatkan kejelasan dari kementerian teknis terkait. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bahkan mengaku belum menerima pembahasan resmi mengenai wacana tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait subsidi energi harus melalui proses koordinasi antar kementerian.
“Biasanya jika ada kebijakan seperti itu, selalu melalui pembahasan terlebih dahulu. Sampai saat ini, saya belum mendapatkan laporan teknisnya,” ujar Bahlil pada (26/05/2025) lalu.
Dalam rapat kabinet yang digelar awal Juni, pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pemberian diskon listrik. Menurut Sri Mulyani, proses penganggaran untuk program tersebut tidak memungkinkan untuk segera direalisasikan dalam waktu dekat.
“Kita sudah rapat bersama dan menyepakati bahwa proses penganggaran diskon listrik terlalu lambat untuk bisa dijalankan mulai Juni atau Juli,” kata Sri Mulyani kepada pers.
Sebagai alternatif, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan nominal Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Rp150 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan, yang akan diberikan selama dua bulan kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta.
“Kami ingin dampak ekonominya tetap kuat. Oleh karena itu, ketika diskon listrik tidak dapat dijalankan, kami alihkan ke program yang bisa memberikan daya ungkit serupa,” ujar Sri Mulyani.
Dengan pembatalan program diskon listrik ini, sekitar 79,3 juta pelanggan PLN dengan daya 1.300 VA ke bawah yang semula menjadi sasaran tidak akan mendapatkan potongan tagihan seperti yang direncanakan.
Namun demikian, pemerintah tetap melanjutkan berbagai program stimulus ekonomi lainnya, yang akan diumumkan secara lengkap pada 5 Juni 2025. Stimulus tersebut mencakup:
- Diskon transportasi untuk kapal laut, kereta api, dan pesawat selama libur sekolah (Juni–Juli).
- Potongan tarif tol bagi sekitar 110 juta kendaraan.
- Tambahan bantuan sosial, termasuk kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat.
- Bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta.
- Diskon iuran JKK untuk pekerja di sektor padat karya.
Langkah-langkah tersebut diambil sebagai respons atas perlambatan ekonomi Indonesia pada kuartal sebelumnya yang tercatat hanya tumbuh sebesar 4,87 persen. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menggerakkan konsumsi rumah tangga agar target pertumbuhan sebesar 5 persen tetap tercapai.
Laporan oleh Dipa
