Author: merdeka-pos

Merdekapos.com, Jakarta – Perjalanan hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, memasuki babak baru. Sosok yang pernah memimpin penanganan sejumlah perkara korupsi besar itu kini meminta majelis hakim membatalkan dakwaan terhadap dirinya. Permintaan tersebut disampaikan melalui nota perlawanan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026). Febrie menghadapi dakwaan dugaan pemerasan senilai Rp55 miliar terkait penanganan perkara Jiwasraya serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) sekitar Rp354,62 miliar. Dalam pembelaannya, Febrie menilai dakwaan jaksa tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Ia mempertanyakan uraian mengenai keterlibatan pribadinya dalam perkara tersebut serta meminta hakim membatalkan…

Merdekapos.com, Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera kembali menjadi perhatian internasional. Aktor Hollywood sekaligus aktivis lingkungan, Leonardo DiCaprio, menyoroti dampak kebakaran melalui media sosialnya, terutama terhadap masyarakat dan kelangsungan hidup satwa liar. Sorotan tersebut memperlihatkan bahwa karhutla Indonesia bukan sekadar persoalan musiman, tetapi ancaman serius terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Kebakaran yang melanda kawasan hutan berpotensi memperparah kerusakan habitat satwa dilindungi, termasuk orangutan, sekaligus meningkatkan risiko pencemaran udara akibat kabut asap. Persoalan mendasarnya kini bukan hanya bagaimana memadamkan api, tetapi sejauh mana pemerintah mampu mencegah kebakaran berulang dan memastikan pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan…

Merdekapos.com, Jakarta – Dunia usaha dan industri kecantikan Indonesia berduka. Pendiri Martha Tilaar Group, Dr. (H.C.) Martha Tilaar, meninggal dunia pada Rabu (14/10/2026) pagi dalam usia 89 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan oleh keluarga besar Tiara Kusuma, Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia. Jenazah almarhumah disemayamkan di Rumah Duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Lahir pada 4 September 1937, Martha Tilaar dikenal sebagai salah satu tokoh yang membuka jalan bagi kemajuan industri kosmetik nasional. Melalui Martha Tilaar Group dan merek Sariayu, ia membuktikan bahwa kekayaan bahan alami serta kearifan tradisional Nusantara mampu menjadi fondasi bisnis kecantikan modern. Kiprahnya tidak sekadar…

Merdeka pos.com, Jakarta – Restrukturisasi besar-besaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki babak penting. Pemerintah melalui Danantara menargetkan penyederhanaan sekitar 1.074 entitas menjadi sekitar 200 perusahaan pada akhir 2026. Langkah ini berpotensi memangkas struktur organisasi, termasuk jumlah jabatan direksi dan komisaris, seiring penggabungan, restrukturisasi, dan pembubaran perusahaan yang dinilai tidak efisien. Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa konsolidasi bertujuan membentuk perusahaan negara yang lebih sehat, efisien, dan kompetitif. Namun, perampingan BUMN tidak boleh berhenti pada pengurangan jumlah perusahaan dan jabatan. Restrukturisasi harus mampu mengatasi persoalan mendasar, mulai dari pemborosan anggaran, beban utang, lemahnya pengawasan, hingga…

Merdekapos.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia mulai menguji teknologi pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) asal Brasil sebagai langkah mempercepat penanganan kebakaran yang masih melanda sejumlah wilayah, khususnya kawasan dengan ekosistem gambut. Inovasi tersebut menawarkan harapan baru dalam menghadapi karhutla yang selama ini menjadi persoalan lingkungan berkepanjangan. Namun, di balik potensi efektivitasnya, muncul pertanyaan penting mengenai keamanan bahan pemadam, dampaknya terhadap lingkungan, serta kemampuan teknologi tersebut mengatasi kebakaran gambut secara menyeluruh. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerima bantuan bahan pemadam dari Brasil yang penggunaannya mulai diuji coba di Sumatera Selatan dan Kalimantan.…

Merdekapos.com, Jakarta – Persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Setelah menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi (MK), polemik tersebut kini merambah Senayan dan memunculkan perbedaan sikap di antara partai-partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka peluang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk menelusuri proses verifikasi persyaratan pendidikan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Sebaliknya, Partai Golkar menilai pembentukan pansus belum diperlukan. DPR dianggap cukup memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Perbedaan pendekatan kedua partai tersebut memperlihatkan bahwa polemik dokumen pendidikan Gibran bukan lagi sebatas…

Merdekapos.com, Jakarta– Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menegaskan bahwa dokumen administrasi pendidikan Gibran yang digunakan dalam proses pencalonan masih memiliki kekuatan hukum dan belum pernah dibatalkan oleh lembaga yang berwenang. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyatakan pihaknya menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa, 6 Oktober 2026. Menurut KPU, seluruh tahapan pemeriksaan berkas pencalonan Gibran telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu yang…

Merdekapos.com, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima. Putusan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam polemik hukum mengenai dokumen pendidikan Gibran yang digunakan dalam proses pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai para pemohon menghadapi persoalan terkait kedudukan hukum. Karena itu, perkara tidak berlanjut pada pengabulan tuntutan yang meminta pembatalan ataupun diskualifikasi terhadap Gibran. Meski demikian, persidangan turut menyoroti dokumen pendidikan luar negeri yang sebelumnya menjadi dasar pemenuhan persyaratan pencalonan. MK mencermati berbagai dokumen yang diajukan dalam proses pembuktian, termasuk dokumen akademik dan administrasi penyetaraan…

Merdekapos.com, Jakarta — Industri kelapa sawit Indonesia kembali menghadapi tekanan dari pasar internasional. Amerika Serikat menahan produk sawit dan turunannya yang terkait dengan dua perusahaan Indonesia, Mitra Aneka Rezeki (MAR) dan Hardaya Inti Plantation (HIP), menyusul dugaan adanya praktik kerja paksa dalam proses produksi. Langkah tersebut dilakukan melalui penerbitan Withhold Release Order atau WRO oleh U.S. Customs and Border Protection (CBP). Kebijakan itu membuka ruang bagi otoritas bea cukai Amerika Serikat untuk menahan produk yang masuk ke negara tersebut apabila terdapat indikasi bahwa barang diproduksi dengan melibatkan kerja paksa. Kasus ini tidak bisa dipandang sebatas persoalan ekspor dua perusahaan. Lebih…

Merdekapos.com, Pekanbaru— Pengadilan Tinggi Riau memperberat hukuman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dari dua tahun menjadi empat tahun penjara dalam perkara tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau. Putusan banding itu mengubah pidana penjara yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Selain pidana penjara, Abdul Wahid dijatuhi denda Rp200 juta dengan ketentuan pengganti 80 hari apabila tidak dibayar. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp1,45 miliar. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hartanya dapat disita dan dilelang. Apabila nilainya tidak mencukupi, berlaku pidana pengganti satu tahun enam bulan. Masa penahanan yang telah…