Close Menu
    What's Hot

    Sekjen DPP PROJO: Mundur Adalah Hak Pribadi, Perjuangan PROJO Tidak Bergantung pada Satu Orang

    November 12, 2026

    Prabowo Salurkan Kredit Rp53 Triliun, Ojol hingga Petani Dapat Peluang Kembangkan Usaha

    October 22, 2026

    Hujan Mulai Guyur Sumatra dan Kalimantan, BMKG Sebar Dry Ice dan Garam untuk Tekan Karhutla

    October 21, 2026
    What's Hot

    Sekjen DPP PROJO: Mundur Adalah Hak Pribadi, Perjuangan PROJO Tidak Bergantung pada Satu Orang

    November 12, 2026

    Prabowo Salurkan Kredit Rp53 Triliun, Ojol hingga Petani Dapat Peluang Kembangkan Usaha

    October 22, 2026

    Hujan Mulai Guyur Sumatra dan Kalimantan, BMKG Sebar Dry Ice dan Garam untuk Tekan Karhutla

    October 21, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Sunday, November 22
    Facebook X (Twitter) Instagram
    merdekapos.commerdekapos.com
    • Home
    • Nasional
    • Daerah
    • Hukum
    • Ekonomi
    • Hubungi Kami
    merdekapos.commerdekapos.com
    Home»Hukum»Natalius Pigai Usulkan Korupsi Dikategorikan Sebagai Pelanggaran HAM: “Korupsi Bisa Membunuh”
    Hukum

    Natalius Pigai Usulkan Korupsi Dikategorikan Sebagai Pelanggaran HAM: “Korupsi Bisa Membunuh”

    merdeka-posBy merdeka-posJuly 3, 2025No Comments1 Views
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
    Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran HAM dalam revisi UU HAM. Menurutnya, korupsi yang masif dan berdampak pada hilangnya hak dasar warga negara adalah kejahatan kemanusiaan. (Sumber dikutip dari Kompas.com)
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    Merdekapos.com, Jakarta – Korupsi selama ini dipandang sekadar kejahatan keuangan. Namun, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai punya pandangan berbeda. Dalam konferensi pers di Gedung Kementerian HAM, Kamis (3/7/2025).

    Pigai mengusulkan agar tindak pidana korupsi juga dimasukkan sebagai pelanggaran HAM dalam revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

    “Dalam revisi undang-undang ini, saya ingin masukkan korupsi sebagai bagian dari pelanggaran HAM. Karena dampaknya menyangkut hak dasar rakyat,” kata Pigai.

    Ia mencontohkan bagaimana korupsi dalam situasi darurat, seperti pandemi atau bencana alam, bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Dana yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan rakyat, justru dikorupsi secara besar-besaran.

    “Contohnya saat coronavirus, ketika uang rakyat yang seharusnya menyelamatkan nyawa justru dirampok. Itu jelas pelanggaran HAM, karena akibatnya manusia bisa meninggal dan hak hidupnya dirampas,” ujarnya.

    Pigai menegaskan, tidak semua kasus korupsi bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Hanya korupsi yang dilakukan secara terencana, masif, dan sistematis, serta yang berdampak luas terhadap hak-hak dasar masyarakat, yang masuk dalam kategori tersebut.

    “Kriterianya nanti akan ditegaskan dalam peraturan presiden. Tapi, di undang-undang cukup ditegaskan bahwa HAM dan korupsi punya keterkaitan,” ucapnya.

    Pigai juga mengakui bahwa literatur yang membahas hubungan antara korupsi dan HAM masih sangat terbatas, baik di Indonesia maupun dunia. Selama ini, ia menyebut hanya Prof. Dr. Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Padjadjaran, yang konsisten mengangkat isu ini.

    “Ahli yang bicara soal ini ya baru Prof. Romli. Beliau sudah lama menulis dan menyuarakan gagasan ini, tapi sejauh ini belum banyak yang ikut memperkuat secara akademis,” ungkap Pigai.

    Ia pun mendorong para pakar hukum pidana, seperti Bambang Widjojanto dan lainnya, untuk ikut menyumbangkan gagasan dan penelitian dalam membangun kerangka hukum yang kuat.

    “Kami terbuka kalau ada yang mau menulis buku atau riset soal hubungan HAM dan korupsi. Karena referensi kami masih sangat terbatas,” katanya.

    Dengan usulan ini, Pigai berharap ke depan korupsi yang merampas hak hidup dan kesejahteraan rakyat bisa dilihat bukan sekadar kejahatan keuangan, tapi juga sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

    Laporan oleh Dipa

    HAM korupsi Natalius Pigai
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    merdeka-pos
    • Website

    Related Posts

    KPK Sita 800 Juta dari Hercules Terkait Dugaan Suap Pengurusan Lahan ATR/BPN

    October 16, 2026

    OTT KPK di BNPB, Lima Tersangka Ditahan: Dugaan Korupsi Dana Bencana Seret Adik Kepala BNPB

    October 15, 2026

    Pimpinan Kortastipikor Polri Berganti, Irjen Totok Jadi Kapolda Sulbar, Arie Ardian Pimpin Kortastipidkor Polri

    October 5, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    Top Posts

    Wow, Ternyata Riau Miliki Patung Karya I Nyoman Nuarta

    August 17, 2024154

    Budi Arie Buka Konferda PROJO Jatim, Tekankan Transformasi Menuju Gerakan Rakyat

    April 12, 202667

    Projo Riau Mendukung Figur Yang Serius Dalam Memimpin Daerahnya

    May 2, 202465

    Calon Walikota dan Wakil Walikota Siap Mengikuti Debat, Ini Jadwalnya

    October 25, 202462
    HO
    Politics

    Sekjen DPP PROJO: Mundur Adalah Hak Pribadi, Perjuangan PROJO Tidak Bergantung pada Satu Orang

    By merdeka-posNovember 12, 20266

    Merdekapos.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PROJO, Freddy Alex Damanik, menegaskan bahwa keputusan…

    Prabowo Salurkan Kredit Rp53 Triliun, Ojol hingga Petani Dapat Peluang Kembangkan Usaha

    October 22, 2026

    Hujan Mulai Guyur Sumatra dan Kalimantan, BMKG Sebar Dry Ice dan Garam untuk Tekan Karhutla

    October 21, 2026

    HMI Geruduk DPRD Riau, Desak Menteri Kehutanan Dicopot dan Korporasi Terkait Karhutla Diusut

    October 21, 2026
    Stay In Touch
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    Tentang Kami
    Tentang Kami

    Merdeka Pos adalah platform media daring dengan filosofi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

    Merdeka Pos ingin menjadi sumber informasi yang dipercaya.

    Email Us: maria.mektania@gmail.com
    Contact: +62 813-7494-9844

    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp

    Sekjen DPP PROJO: Mundur Adalah Hak Pribadi, Perjuangan PROJO Tidak Bergantung pada Satu Orang

    November 12, 2026

    Prabowo Salurkan Kredit Rp53 Triliun, Ojol hingga Petani Dapat Peluang Kembangkan Usaha

    October 22, 2026

    Hujan Mulai Guyur Sumatra dan Kalimantan, BMKG Sebar Dry Ice dan Garam untuk Tekan Karhutla

    October 21, 2026

    HMI Geruduk DPRD Riau, Desak Menteri Kehutanan Dicopot dan Korporasi Terkait Karhutla Diusut

    October 21, 2026
    Filosofi
    Filosofi

    Pewartaan membutuhkan kemerdekaan yang terarah untuk memenuhi berbagai fungsi kontrol, baik sosial, ekonomi, maupun politik.

    MerdekaPos.com memegang konsep kemerdekaan yang terarah yang berpihak kepada rakyat.

    Karena MerdekaPos.com ditulis dan dikelola oleh rakyat, untuk rakat dan bagi rakyat.

    Facebook X (Twitter) Pinterest YouTube WhatsApp
    Our Picks

    Sekjen DPP PROJO: Mundur Adalah Hak Pribadi, Perjuangan PROJO Tidak Bergantung pada Satu Orang

    November 12, 2026

    Prabowo Salurkan Kredit Rp53 Triliun, Ojol hingga Petani Dapat Peluang Kembangkan Usaha

    October 22, 2026

    Hujan Mulai Guyur Sumatra dan Kalimantan, BMKG Sebar Dry Ice dan Garam untuk Tekan Karhutla

    October 21, 2026
    Most Popular

    Wow, Ternyata Riau Miliki Patung Karya I Nyoman Nuarta

    August 17, 2024154

    Budi Arie Buka Konferda PROJO Jatim, Tekankan Transformasi Menuju Gerakan Rakyat

    April 12, 202667

    Projo Riau Mendukung Figur Yang Serius Dalam Memimpin Daerahnya

    May 2, 202465
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Go to mobile version