Merdekapos.com, Pekanbaru -Trans Metro Pekanbaru (TMP) resmi menghentikan operasional mulai 3 Januari akibat kekurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan belum tersedianya anggaran untuk pembelian BBM.
Menanggapi situasi ini, anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel, menyatakan kekecewaannya. Ia menegaskan bahwa TMP, sebagai transportasi publik, seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran.
“Hal seperti ini harus menjadi pelajaran agar tidak terulang di masa mendatang, karena ini menyangkut pelayanan masyarakat. Apalagi kita adalah ibu kota provinsi yang seharusnya mampu mengelola transportasi publik dengan baik dan menentukan prioritasnya,” kata Roni pada Minggu (5/1/2025).
Roni juga menyoroti pentingnya kemampuan manajerial kepala UPT Trans Metro Pekanbaru dalam merencanakan operasional. Menurutnya, perencanaan dan negosiasi terkait pembayaran BBM harus dilakukan sejak dini untuk menghindari kendala seperti ini.
“Pembayaran seharusnya bisa diatur, apakah per bulan, dua bulan, atau tiga bulan sekali. Semua ini harus dibicarakan dan dinegosiasikan sejak awal. Kepala UPT harus memiliki kemampuan negosiasi yang baik, bukan hanya sekadar mengelola UPT, karena ia berurusan dengan banyak pihak, termasuk penyedia BBM,” tegasnya.
Sebagai perwakilan masyarakat, Roni berencana memanggil dan mengundang Dinas Perhubungan (Dishub) untuk memberikan klarifikasi terkait penghentian operasional TMP.
“Kami sangat kecewa dengan kejadian ini. Kami akan memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan dan mengekspos permasalahan ini. Ini adalah peringatan bagi kepala UPT agar kejadian serupa tidak terulang. Jika diperlukan, evaluasi terhadap kepala UPT akan dilakukan,” tutupnya.
Laporan oleh dipa
