Merdekapos.com, Pekanbaru –Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan 85 persen pekerja di wilayahnya sudah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada 2029. Gubernur Riau, Abdul Wahid, menjelaskan bahwa target ini akan dicapai secara bertahap sesuai peta jalan yang sudah disusun.
“Untuk 2025 kita pasang target 55 persen, lalu meningkat menjadi 62 persen di 2026. Tahun 2027 bisa mencapai 70 persen, 2028 naik ke 77 persen, dan puncaknya 85 persen pada 2029,” ungkapnya, Jumat (26/9/2025).
Menurut Wahid, langkah bertahap ini penting agar pemerintah daerah bisa memastikan program berjalan terukur dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menambahkan, pencapaian ini merupakan tantangan sekaligus tanggung jawab bersama.
Selain memperketat pengawasan terhadap perusahaan, Pemprov Riau juga menyiapkan insentif berupa relaksasi bagi perusahaan yang patuh membayar iuran. Wahid meyakini, cara ini bisa mendorong kepatuhan sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih sehat. Ia juga menekankan perlunya kerja sama lintas sektor. Saat ini Pemprov Riau sudah menjalin kolaborasi dengan Baznas, BPJS Ketenagakerjaan, serta menandatangani nota kesepahaman bersama Polda Riau.
“Insyaallah ini bagian dari komitmen saya. Kami mengedepankan kerja kolaboratif, tapi tetap ada penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak taat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam, Ruszian Dedy, menyambut baik langkah Pemprov Riau. Menurutnya, target 85 persen pekerja terlindungi pada 2029 cukup ambisius, tetapi tetap realistis bila seluruh pihak bergerak bersama.
“Ini akan menjadi lompatan besar bagi Riau. Perlindungan jaminan sosial tidak hanya untuk pekerja formal, tapi juga perlu menjangkau pekerja informal dan kelompok rentan. Dengan dukungan pemerintah, aparat, dan lembaga sosial, saya optimis target ini bisa tercapai,” ujarnya.
Ruszian menambahkan, semakin luas cakupan jaminan sosial, semakin besar pula dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. “Kalau banyak pekerja terlindungi, ketahanan ekonomi keluarga akan semakin kuat, dan pembangunan daerah bisa berlanjut secara berkelanjutan,” tutupnya.
Laporan oleh Dipa
