Merdekapos.com, Pekanbaru — Melanjutkan aksi pada tanggal 2 Juli 2025, ribuan warga yang kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau, kembali menyerbu kantor Gubernur Riau hari ini (21/07/2025) untuk menagih janji.
Menurut Pardi, salah seorang peserta aksi damai tersebut, masyarakat datang bukan untuk berkonflik, melainkan untuk menuntut kejelasan dan keadilan. “Ini tanah yang kami kelola dengan penuh kerja keras. Kami tidak ingin diusir tanpa solusi yang adil,” ujarnya.
Sebelumnya, pada aksi damai pertama di tanggal 18 Juni 2025, Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, didampingi oleh Bupati Pelalawan, Zukri Misran, meminta waktu sebulan pada warga penduduk TNTN, untuk dapat mencari solusi bagi semua pihak. Karenanya, setelah sebulan kemudian, masyarakat datang menagih janji ini pada Gubri.
Sejak pagi, massa berdatangan menggunakan berbagai kendaraan besar mulai dari bus bahkan truk pengangkut sawit, yang membuat kemacetan pagi tambah ruwet di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.
Setibanya, masyarakat dengan membawa spanduk dan menyuarakan aspirasi secara damai, warga menyatakan keberatan atas rencana relokasi yang dicanangkan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Namun pada sekitar 10.00 WIB, perwakilan masyarakat telah diterima masuk kedalam gedung kantor Gubernur, sehingga kerumunan warga menjadi sangat kondusif, bahkan banyak warga yang terlihat tengah berteduh lantaran terik panas semakin menyengat.
Penertiban kawasan oleh Satgas PKH, yang mengklaim telah mengambil alih kembali sekitar 83 ribu hektare lahan pada 10 Juni 2025, menjadi pemicu gelombang penolakan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60 ribu hektare disebut telah beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit dan fasilitas lainnya. Satgas PKH merencanakan relokasi mandiri warga paling lambat 22 Agustus 2025, disertai dengan program reforestasi di kawasan tersebut.
Masyarakat menilai kebijakan itu diambil tanpa memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi terhadap warga yang telah lama tinggal dan bergantung pada lahan tersebut. Selain di Riau, sejumlah warga juga berangkat ke Jakarta untuk menyuarakan langsung aspirasi mereka ke pemerintah pusat, termasuk ke Istana Negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan jelas antara pemerintah provinsi, karena Gubernur Riau sedang berada di Koto Kampar XIII, sehingga solusi lebih lanjut masih menunggu diskusi dengan Gubernur.
Laporan oleh Dipa
