PEKANBARU, MERDEKAPOS.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menargetkan jangkauan program Universal Health Coverage (UHC) tahun ini mencapai 98,62 persen dari total penduduk 1,2 jiwa. Dengan program tersebut, masyarakat bisa mendapatkan layanan berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP Pekanbaru.
“Sejak 1 Juli 2023, kami sudah menerapkan program UHC. Tahun ini, pelayanan kesehatan ditargetkan bagi 98,62 persen warga. Bila masyarakat butuh pelayanan kesehatan langsung dapat dilayani dengan menggunakan KTP,” ujar Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Senin (15/7/2024).
Bertepatan dengan hal itu, pemerintah kota harus menyiapkan anggaran sekitar Rp95 miliar untuk program UHC pada tahun ini. Pemko berupaya agar biaya kesehatan itu bisa ikut ditanggulangi Pemprov Riau.
“Program UHC ini tidak mudah dicapai. Kami mewujudkannya dengan bersusah payah,” Ungkap Indra Pomi.
Sebab, program UHC ini diwujudkan dalam kondisi keuangan yang tidak baik. Hal itu terjadi akibat dari kondisi keuangan Pemko Pekanbaru masa lalu yang menurun.
Namun dengan begitu, Pemko Pekanbaru tetap bisa menganggarkan dana sekitar Rp42 miliar pada program UHC tahun kemarin. Kabar baiknya untuk tahun ini ialah masyarakat Pekanbaru ditargetkan akan terlayani oleh UCH berkisar 98 persen lebih dari total penduduk Pekanbaru.
“Kami juga harus membayar BPJS Kesehatan Rp95 miliar pada tahun ini. Saya harap dinas kesehatan (Diskes) bisa berpikir keras supaya kita tak mengeluarkan anggaran sebanyak itu,” Jelas Indra Pomi.
Ia juga menambahakan, yaitu dengan cara (Diskes) harus meminta budget sharing terkait berbagi anggaran mulai dari Pemprov Riau hingga Pemko juga harus memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Supaya, sebagian biaya UHC itu jangan dibayar pakai uang kita, tapi pemerintah pusat,” pungkasnya
laporan oleh dipa
