Merdekapos.com, Jakarta– Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Arief Prasetyo Adi dari jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan menunjuk Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebagai penggantinya.
Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/P Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 9 Oktober 2025. Dalam surat keputusan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi Arief selama menjabat di Bapanas.
Meskipun Arief belum memberikan pernyataan resmi, pihak Istana menegaskan bahwa pergantian ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pangan nasional dan mempercepat pencapaian kemandirian pangan.
Tak lama usai dilantik, Amran Sulaiman langsung menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan itu, ia menegaskan dua fokus utama: mempercepat target swasembada beras dari tiga–empat tahun menjadi hanya dua bulan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional melalui perbaikan rantai pasok dan stabilisasi harga di tingkat petani hingga konsumen.
“Kita harus bergerak cepat dalam meningkatkan kapasitas produksi, memaksimalkan cadangan beras pemerintah, dan memastikan distribusi berjalan merata,” ujar Amran usai rapat.
Amran juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan dan insentif bagi petani, termasuk peningkatan ketersediaan pupuk bersubsidi, perbaikan infrastruktur irigasi, dan pemanfaatan teknologi pertanian presisi.
Dalam rapat tersebut, turut dibahas penerapan sistem e-logistik nasional untuk memantau stok beras secara real time, serta mekanisme transparan guna mengendalikan spekulasi harga. Dukungan pun datang dari berbagai asosiasi pedagang beras yang siap membantu penyerapan hasil panen petani lokal.
Sementara itu, pengamat pangan Universitas Indonesia, Dr. Siti Nurhayati, menilai langkah tersebut ambisius namun realistis jika dijalankan dengan koordinasi yang baik.
“Kuncinya ada di implementasi lapangan. Jika koordinasi antar instansi berjalan lancar dan dana tersalurkan tepat waktu, target dua bulan bukan hal yang mustahil,” ujarnya.
Pemerintah juga berencana menyampaikan laporan kemajuan secara berkala untuk menjamin transparansi dan menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pangan nasional.
Langkah cepat ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia menuju kemandirian pangan, sekaligus menjaga stabilitas harga beras di tengah dinamika global yang terus berubah.
Laporan oleh Dipa
