Author: merdeka-pos

Merdekapos.com, Jakarta — Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 21–22 Oktober 2025. Suku bunga Deposit Facility tetap di 3,75%, sedangkan Lending Facility berada di 5,5%. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, keputusan ini sejalan dengan proyeksi inflasi tahun 2025 dan 2026 yang masih terkendali dalam kisaran 2,5% ± 1%, serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. “Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas rupiah yang sesuai fundamental ekonomi,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (22/10/2025). Perry menambahkan,…

Merdekapos.com, Jakarta — Petani di seluruh Indonesia mulai merasakan angin segar setelah Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengumumkan kebijakan baru pemerintah untuk menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk kimia dan organik tanpa menambah subsidi dari APBN. Kebijakan ini mulai berlaku hari ini, Rabu (22 Oktober 2025). Kebijakan tersebut disampaikan Amran saat memaparkan capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor pertanian, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta. Menurutnya, keputusan itu merupakan pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani. Amran menjelaskan, penurunan harga itu tertuang dalam Keputusan Menteri…

Merdekapos.com, Pekanbaru — Menjelang akhir Oktober 2025, para petani kelapa sawit di Riau kembali menghadapi masa sulit. Harga tandan buah segar (TBS) untuk periode 22–28 Oktober 2025 tercatat menurun, baik bagi petani mitra plasma maupun swadaya. Penetapan harga dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim penetapan harga TBS, dengan mengacu pada tabel rendemen terbaru hasil kajian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan. Hasil rapat menunjukkan adanya koreksi harga pada hampir seluruh kelompok umur tanaman, terutama pada kelompok umur sembilan tahun yang menjadi acuan utama. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau, Dr. Defris Hatmaja, SP, M.Si, menjelaskan bahwa…

Merdekapos.com, Padang– Sejumlah pakar ekonomi menilai keharusan pejabat publik untuk bersikap tegas dalam mengungkap potensi kerugian negara terkait penempatan dana negara Rp285,6 triliun pada deposito di bank komersial. Mereka menekankan pentingnya audit forensik, transparansi metodologi, serta perlindungan pelapor agar proses investigasi berjalan akuntabel. Gagasan tersebut disampaikan oleh Profesor Syafruddin Karimi dari Universitas Andalas (Unand). Karimi menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan negara pusat harus menjadi prioritas utama dalam penyidikan dugaan ketidakberesan tersebut. “Dukungan publik, DPR, BPK, dan pelaku pasar perlu mendorong langkah cepat tanpa pandang bulu,” ujar Karimi kepada media pada Minggu (19/10/2025). Pandangan Karimi semakin menguat terkait perlunya audit…

Merdekapos.com, Jakarta — Organisasi Masyarakat PROJO memberikan apresiasi atas kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum DPP PROJO, Budi Arie Setiadi, menilai pemerintahan Prabowo–Gibran telah menunjukkan arah yang konsisten dalam menjalankan program-program prioritas nasional sesuai visi awal Presiden. “Proyeksi masa depan Pak Prabowo yang diwujudkan dalam program-program prioritas nasional sudah berjalan. Pemerintahan Prabowo–Gibran setia berjuang untuk rakyat,” ujar Budi Arie dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (21/10/2025). Menurutnya, berbagai program yang menjadi unggulan pemerintah mulai menunjukkan hasil yang nyata di masyarakat. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus mengalami…

Merdekapos.com, Jakarta — Ketika seharusnya kampus menjadi ruang untuk tumbuh dan belajar, bagi Timothy Anugrah Saputra, tempat itu justru berubah menjadi ruang yang menekan. Dugaan perundungan yang dialaminya berakhir tragis, menggugah pemerintah untuk meninjau kembali sejauh mana keamanan psikologis benar-benar terjamin di dunia pendidikan tinggi. Kabar meninggalnya Timothy Anugrah Saputra (22), mahasiswa Sosiologi Universitas Udayana, mengguncang banyak hati. Ia ditemukan tak bernyawa pada Rabu (15/10/2025), setelah diduga mengalami tekanan batin berat akibat perlakuan verbal yang tidak menyenangkan dari teman-temannya. Belakangan, media sosial dipenuhi ungkapan duka dan kemarahan. Beberapa tangkapan layar percakapan yang beredar menunjukkan bahwa Timothy kerap menjadi sasaran ejekan.…

Merdekapos.com, Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan agar sebagian dana hasil sitaan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dialokasikan untuk memperkuat program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Usulan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Di hadapan para menteri, ia menekankan pentingnya mengubah hasil kejahatan korupsi menjadi investasi jangka panjang di bidang pendidikan. “Mungkin sebagian dari Rp13 triliun yang diserahkan Jaksa Agung ke Menteri Keuangan hari ini dapat kita arahkan untuk LPDP, untuk masa depan,” ujar Prabowo. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menyerahkan dana sitaan senilai Rp13 triliun kepada Kementerian Keuangan. Uang…

Merdekapos.com, Jakarta— Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menabuh genderang reformasi di tubuh Kejaksaan RI. Melalui putusan terbarunya, MK mencabut kewenangan khusus Jaksa Agung untuk memberikan izin dalam pemrosesan hukum terhadap jaksa yang terindikasi melanggar hukum. Keputusan ini membuka jalan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI (Polri) untuk menindak langsung oknum jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, terutama korupsi — tanpa harus melewati mekanisme perizinan internal Kejaksaan. Bagi sebagian kalangan hukum, langkah ini disebut sebagai “momentum emas” untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Selama ini, mekanisme penegakan disiplin di internal Kejaksaan dianggap kurang tegas dalam menindak anggota yang terlibat pelanggaran…

Merdekapos.com, Jakarta — Pemerintah diminta berhati-hati dalam menerapkan kebijakan biodiesel B50 yang rencananya diberlakukan pada 2026. Pasalnya, tanpa perhitungan matang, kebijakan tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri kelapa sawit nasional yang tengah menghadapi tekanan daya saing di pasar global. Guru Besar IPB University, Bayu Krisnamurthi, menilai pemerintah perlu memastikan seluruh aspek ekonomi, energi, dan industri diperhitungkan secara komprehensif sebelum menaikkan campuran biodiesel dari B40 ke B50. “Sudah beberapa tahun terakhir ini, produksi dan investasi sawit Indonesia stagnan akibat kebijakan yang tidak menentu,” ujar Bayu dalam siaran persnya, Senin (20/10/2025). Menurutnya, kenaikan kadar biodiesel menjadi B50 berpotensi menambah beban…

Merdekapos.com, Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa kebijakan pungutan pajak bagi pedagang online atau merchant di platform c-commerce belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menunda penerapan pungutan tersebut hingga pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 6%. “Dalam rancangan PMK, penunjukan platform atau marketplace untuk memungut pajak dari merchant-merchant di dalamnya ditunda. Sesuai arahan Pak Menteri, penundaan ini berlaku sampai ekonomi tumbuh optimis di kisaran 6%,” ujar Bimo dalam konferensi pers di Kantor DJP, Jakarta, Senin (20/10/2026). Bimo menambahkan,…