Merdekapos.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih jalur berbeda dalam menangani permasalahan kenakalan remaja. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa ibu kota memiliki pendekatan tersendiri yang tidak mengikuti kebijakan dari daerah lain, termasuk wacana memasukkan anak-anak bermasalah ke barak militer seperti yang direncanakan di Jawa Barat.
“Jakarta adalah Jakarta. Kami tidak akan meniru kebijakan daerah lain,” ujar Pramono pada Sabtu, 3 Mei 2025, tanpa merinci lebih lanjut pendekatan yang dimaksud.
Penjelasan lebih lengkap disampaikan beberapa hari kemudian oleh Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim. Ia menegaskan bahwa Jakarta tidak akan mengadopsi kebijakan ala barak militer.
“Jakarta punya cara sendiri untuk menata dan membina masyarakat, termasuk anak-anak muda,” kata Chico saat ditemui di Wihara Ekayana Arama, Jakarta Barat, Senin, 12 Mei 2025.
Menurut Chico, pendekatan yang dipilih Jakarta lebih menitikberatkan pada penguatan aktivitas positif. Salah satu contohnya adalah memperpanjang waktu operasional ruang publik, seperti taman dan perpustakaan, agar remaja memiliki wadah yang sehat untuk berekspresi dan beraktivitas.
“Kami memperluas jam operasional taman hingga malam hari, dan perpustakaan pun kini buka sampai pukul 10 malam. Ini memberi ruang aman dan produktif bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitasnya,” ujar Chico.
Kebijakan tersebut sudah mulai menunjukkan hasil. Gubernur Pramono Anung mengungkapkan bahwa jumlah pengunjung di perpustakaan HB Jassin mengalami peningkatan signifikan sejak diberlakukannya jam operasional hingga larut malam.
“Pengunjung perpustakaan HB Jassin meningkat hampir 53 persen setelah jam bukanya diperpanjang sampai pukul 10 malam,” kata Pramono dalam kunjungannya ke sana pada Jumat, 9 Mei 2025.
Selain perpustakaan, museum dan taman-taman kota juga kini buka lebih lama untuk memberi ruang tumbuh dan ekspresi bagi generasi muda.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya mengusulkan pembinaan karakter anak-anak bermasalah melalui pendidikan semi-militer dengan melibatkan aparat TNI dan Polri. Program ini direncanakan dimulai secara bertahap pada 2 Mei 2025 di beberapa wilayah yang dinilai rawan kenakalan remaja.
“Kita tidak mulai serentak di semua daerah, tapi dari wilayah yang paling siap dan rentan terlebih dahulu,” ujar Dedi
Laporan oleh Dipa
