Author: merdeka-pos

Merdekapos.com, Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan agar sebagian dana hasil sitaan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dialokasikan untuk memperkuat program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Usulan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Di hadapan para menteri, ia menekankan pentingnya mengubah hasil kejahatan korupsi menjadi investasi jangka panjang di bidang pendidikan. “Mungkin sebagian dari Rp13 triliun yang diserahkan Jaksa Agung ke Menteri Keuangan hari ini dapat kita arahkan untuk LPDP, untuk masa depan,” ujar Prabowo. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menyerahkan dana sitaan senilai Rp13 triliun kepada Kementerian Keuangan. Uang…

Merdekapos.com, Jakarta— Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menabuh genderang reformasi di tubuh Kejaksaan RI. Melalui putusan terbarunya, MK mencabut kewenangan khusus Jaksa Agung untuk memberikan izin dalam pemrosesan hukum terhadap jaksa yang terindikasi melanggar hukum. Keputusan ini membuka jalan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI (Polri) untuk menindak langsung oknum jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, terutama korupsi — tanpa harus melewati mekanisme perizinan internal Kejaksaan. Bagi sebagian kalangan hukum, langkah ini disebut sebagai “momentum emas” untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Selama ini, mekanisme penegakan disiplin di internal Kejaksaan dianggap kurang tegas dalam menindak anggota yang terlibat pelanggaran…

Merdekapos.com, Jakarta — Pemerintah diminta berhati-hati dalam menerapkan kebijakan biodiesel B50 yang rencananya diberlakukan pada 2026. Pasalnya, tanpa perhitungan matang, kebijakan tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri kelapa sawit nasional yang tengah menghadapi tekanan daya saing di pasar global. Guru Besar IPB University, Bayu Krisnamurthi, menilai pemerintah perlu memastikan seluruh aspek ekonomi, energi, dan industri diperhitungkan secara komprehensif sebelum menaikkan campuran biodiesel dari B40 ke B50. “Sudah beberapa tahun terakhir ini, produksi dan investasi sawit Indonesia stagnan akibat kebijakan yang tidak menentu,” ujar Bayu dalam siaran persnya, Senin (20/10/2025). Menurutnya, kenaikan kadar biodiesel menjadi B50 berpotensi menambah beban…

Merdekapos.com, Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa kebijakan pungutan pajak bagi pedagang online atau merchant di platform c-commerce belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menunda penerapan pungutan tersebut hingga pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 6%. “Dalam rancangan PMK, penunjukan platform atau marketplace untuk memungut pajak dari merchant-merchant di dalamnya ditunda. Sesuai arahan Pak Menteri, penundaan ini berlaku sampai ekonomi tumbuh optimis di kisaran 6%,” ujar Bimo dalam konferensi pers di Kantor DJP, Jakarta, Senin (20/10/2026). Bimo menambahkan,…

Merdekapos.com, Jakarta – Apple secara resmi merilis MacBook Pro M5, menandai langkah baru dalam strategi peluncuran chip generasi terbarunya. Model yang diperkenalkan kali ini adalah versi 14 inci, diluncurkan bersamaan dengan iPad Pro dan Apple Vision Pro yang juga menggunakan chip M5. Mengutip Engadget, Apple tahun ini mengambil pendekatan berbeda. Tidak seperti sebelumnya, perusahaan tidak langsung menghadirkan varian M5 Pro dan M5 Max, melainkan memfokuskan pada model dasar lebih dulu. Langkah ini dinilai sebagai upaya mempercepat penjualan awal sambil mempersiapkan varian performa tinggi yang akan hadir dalam waktu dekat. Chip Apple M5 menjadi sorotan utama karena membawa peningkatan performa besar dibanding…

Merdekapos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus dalam kasus dugaan korupsi kerja sama pengolahan logam antara PT Aneka Tambang (Antam) dan PT Loco Montrado (LCM) yang diduga merugikan negara hingga lebih dari Rp100 miliar. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, dari hasil penyelidikan, setiap satu kilogram logam anoda yang diserahkan oleh PT Antam untuk diolah hanya dikembalikan sekitar tiga gram emas oleh PT Loco Montrado. “Dalam modus kerja sama pengolahan itu, setiap satu kilogram anoda logam yang diolah oleh PT LCM hanya ditukar dengan emas sekitar tiga gram,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis…

Merdekapos.com, Jakarta –Pemerintah mengambil langkah baru dalam menanggulangi darurat sampah nasional. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan kebijakan pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan, mulai dari listrik hingga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dijadikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan energi dan lingkungan yang berkelanjutan. Perpres yang ditandatangani pada 10 Oktober 2025 itu diterbitkan sebagai respon terhadap meningkatnya volume sampah di Indonesia yang telah memicu pencemaran, kerusakan lingkungan, hingga gangguan kesehatan masyarakat. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan sampah kini tidak hanya sekadar urusan kebersihan, tetapi juga bagian dari strategi energi nasional.…

Merdekapos.com, Pekanbaru – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menangkap seorang ketua organisasi masyarakat berinisial JS, yang diduga memeras sejumlah perusahaan di Riau dengan modus mengatasnamakan lembaga sosial. Penangkapan dilakukan di sebuah kafe hotel di Pekanbaru pada Senin (13/10/2025) malam. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, AKBP Sunhot Silalahi, membenarkan penangkapan tersebut. “Benar, kami telah mengamankan inisial JS atas dasar laporan masyarakat yang merasa resah karena tindakan pemerasan yang dilakukan oleh yang bersangkutan,” ujar Sunhot dalam keterangan tertulis, Kamis (16/10/2025). Menurut hasil penyelidikan, JS diduga menyalahgunakan jabatan sebagai Ketua Umum Ormas Petir untuk menekan dan memeras sejumlah perusahaan.…

Merdekapos.com, Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025, revisi dari PP Nomor 24 Tahun 2021, yang mengatur kembali tata cara pengenaan sanksi administratif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kehutanan dan perkebunan. Aturan baru ini memperkuat langkah penegakan hukum terhadap aktivitas usaha di kawasan hutan tanpa izin. Salah satu ketentuan yang paling menonjol adalah denda administratif sebesar Rp25 juta per hektare per tahun bagi perkebunan sawit yang dinilai melanggar ketentuan penggunaan kawasan hutan. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai bentuk ketegasan untuk menjaga kelestarian hutan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan.…

Merdekapos.com, Pekanbaru –Di tengah dinamika ketenagakerjaan yang sering menimbulkan persoalan antara pekerja dan perusahaan, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai langkah membangun ruang dialog dan keadilan bersama. Peluncuran Satgas PHK berlangsung bersamaan dengan Apel Kebangsaan di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Rabu (15/10/2025). Kehadiran Satgas ini diharapkan menjadi jembatan yang menenangkan antara pekerja dan perusahaan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, sekaligus memastikan setiap pekerja tetap memperoleh perlindungan dan hak-haknya secara adil. Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyambut positif pembentukan Satgas tersebut. Menurutnya, keberadaan Satgas PHK menjadi solusi nyata dalam mengakomodasi pekerja yang terdampak dan…